BANDUNG - Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut 3, Mahfud MD menyinggung tingginya angka koruptor dari kalangan intelektual kala menyambangi Sidang Terbuka Senat Wisuda ke-40 Universitas Komputer Indonesia (Unikom), Sabtu (9/12/2023). Dalam orasinya, Mahfud mewanti-wanti bahwa sarjana harus menjadi intelektual yang bermoral.

“Sebelum memulai, saya tegaskan ini orasi ilmiah, bukan orasi politik elektoral. Yang hadir di sini sudah punya pilihan sesuai hati nurani masing-masing,” ujar Mahfud dalam orasi yang berlangsung di Hotel Harris, Bandung.Baca juga: Komitmen Cegah Korupsi Politik, Mahfud MD: Sumber Bagi Praktik Korupsi Lain

“Sarjana itu ijazah. Skill ada, tapi belum menggambarkan moralitas. Intelektual itu menggambarkan watak pendidikan bermoral,” sambungnya.

Pernyataan itu didasarkan pada fakta bahwa jumlah koruptor sebanyak 84% dari 1.250 koruptor merupakan sarjana. Bahkan tak sedikit di antaranya menyandang gelar profesor.

“Orang yang ilmunya dalam, pasti punya moral dan integritas. Karena dia selalu beriman kepada Allah. Tidak melakukan tindakan destruktif, kalau di pemerintahan, bersih dari korupsi dan intrik politik yang merugikan masyarakat dan bangsa,” tutur Mahfud.

Mahfud juga mencontohkan banyak negara yang hancur karena sistem penegakan hukumnya sangat bobrok. Dia mengingatkan pemberantasan korupsi tidak boleh main-main agar Indonesia tidak mengikuti jejak negara-negara yang sudah luluh lantak akibat banyak penjahat berdasi.

“Banyak negara hancur karena penegakan hukumnya bobrok. Saat terjadi ketidakadilan, rakyat pasti melawan, pemberantasan korupsi itu jangan sampai main-main. Kalau penegakan hukum ditegakkan, 50 persen masalah selesai,” terang Mahfud.

“Dan terakhir, toleransi dijaga. Indonesia ini paling jamak dan plural. Jumlah suku 1.360. Agama semua dengan seluruh sekte dan alirannya ada. Bahasanya 762 bahasa daerah,” papar pria yang juga menjabat Menko Polhukam ini.

Baca juga: Ganjar-Mahfud Rancang 4 Program Konkret Atasi Permasalahan Korupsi

“Semua orang boleh memilih siapa pun dan partai apa pun. Tidak boleh ada tekanan dan intimidasi. Rakyatnya juga harus sadar. Jangan mau transaksional,” pungkasnya.