JAKARTA - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) terus menyuarakan penolakan terhadap politik dinasti. Kali ini penolakan disuarakan BEM Universitas Mataram (UNRAM) dan BEM Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) .

Mereka memprotes keras adanya upaya nyata dari penguasa saat ini untuk melanggengkan kekuasaan dengan mendukung salah satu pasangan calon dalam kontestasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024.

BEM UNRAM khawatir dengan dukungan kekuasaan tersebut, netralitas aparatur negara sulit terjadi. Padahal pemilu yang adil sangat diperlukan untuk membangun legitimasi politik pemerintahan mendatang.

"Kami satu suara bersama rekan-rekan BEM lainnya. Tentunya kita menolak keras konsep dinasti politik yang secara halus diterapkan oleh penguasa saat ini," ujar Ketua BEM UNRAM Lombok, Nusa Tenggara Barat, Martoni Ira Malik dalam keterangan tertulisnya, Selasa (12/12/2023).

Baca Juga: Komitmen Jaga Demokrasi, Ganjar: Kasus Ketua BEM UI Harus Usai



Martoni secara terbuka menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa waktu lalu yang dinilai sudah diintervensi oleh penguasa untuk memuluskan langkah sang putra mahkota menjadi calon wakil presiden.

"MK inikan anak reformasi, dan konstitusi merupakan harapan terakhir bagi kami generasi muda. Jika konstitusi sudah dicawe-cawe untuk malanggengkan kekuasaan, tentu bagi kami (rezim ini) cukup sudah," tegas Martoni

BEM UNRAM juga menyayangkan proses yang dilalui oleh salah satu kandidat cawapres dengan menabrak etika atau moralitas publik. Sebab menurut Martoni, karpet merah yang diberikan kepada cawapres tersebut sangatlah jelas sebagai upaya untuk melanggengkan kekuasaan penguasa saat ini.

"Ya, tentu kami hilang kepercayaan terhadap rezim saat ini, dan kami juga teramat kecewa melihat pola yang dilakukan oleh penguasa saat ini," tandasnya.

BEM UNRAM juga merasa prihatin melihat lembaga-lembaga negara yang semakin menurun integritas dan kredibilitasnya dengan adanya maraknya praktik nepotisme yang terjadi saat ini.

"Hal ini membuat kami semakin percaya bahwa permainan elite bukan gimmick belaka, namun memang untuk melanggengkan kerajaan dan dinasti kekuasaan,: katanya.

"Segala cara dilakukan oleh penguasa untuk melanggengkan kekuasaan, dan 2024 menjadi momentum yang strategis," pungkasnya.

Penolakan senada disampaikan Ketua BEM Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) Muhammad Nashih Ulwan. Ia mengungkapkan bahwa tudingan praktik politik dinasti yang kencang mengarah kepada Presiden Jokowi bukan hanya sebatas dugaan, namun sudah sangat nyata di depan mata.

"Itu bukan lagi dugaan, tapi nyata dan sudah dilakukan. Cawe-cawe yang dilakukan Jokowi adalah cara yang tidak elok dan tidak cantik, bahkan kasar dan buruk," tegasnya.

BEM UTS menilai hal tersebut sangat berdampak terhadap menurunnya kualitas demokrasi di Indonesia. Hal ini sebagai kemunduran demokrasi pascareformasi dua dekade silam.

"Apa yang dilakukan penguasa saat ini adalah contoh nyata daripada kemunduran demokrasi. Ini memalukan dan menyedihkan," tukasnya.