CILACAP - Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyerahkan 2.000 sertifikat tanah di GOR Premium Pertamina Cilacap.

Sertifikat diserahkan secara langsung kepada 10 orang perwakilan dari masyarakat penerima sertifikat tanah hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Redistribusi Tanah.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengatakan, sertifikat tanah merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah. Dengan adanya sertifikat tanah, masyarakat dapat terhindar dari konflik antar tetangga, karena sudah jelas tertera di dalam sertifikat terkait data kepemilikan tanah.

Baca juga: Hadi Tjahjanto Dampingi Presiden Jokowi Serahkan Sertifikat PTSL 2023

"

Kalau sudah pegang sertifikat, ada yang ngaku-ngaku, bukan tanah saya, buktinya ini, di sini (di dalam sertifikat, red) ada semuanya, nama pemegang haknya siapa, luasnya berapa, semua ada. Tidak bisa lagi digugat karena sudah pegang tanda bukti hak atas tanahnya," kata Jokowi, Selasa (2/1/2024).

Dengan memegang sertifikat, masyarakat pun dapat memiliki akses untuk mengajukan modal ke perbankan untuk pengembangan usaha. Namun, presiden berpesan agar masyarakat dapat mengkalkulasi dengan benar terkait kebutuhannya.

Baca juga: Jokowi Cek Proses Pengolahan Sampah di TPST RDF Cilacap

"Setelah dapat (sertifikat, red) kalau mau menyekolahkan, silakan. Tapi saya titip kalau dapat pinjaman dari bank, semuanya dipakai modal usaha, dipakai modal kerja, jangan sampai ada yang dibelikan mobil, motor, TV, itu barang-barang kemewahan, itu duitnya bank, sanes duite panjenengan," ungkap Jokowi.

Pada kesempatan yang sama, Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto melaporkan, sebanyak 2.000 sertifikat tanah yang diserahkan kali ini terdiri dari 1.122 sertifikat hasil PTSL kepada masyarakat di Kabupaten Cilacap dan Banyumas, serta 878 sertifikat hasil Redistribusi Tanah kepada masyarakat di Kabupaten Cilacap yang bersumber dari tanah timbul.

"Sertifikat Redistribusi yang bersumber dari tanah timbul ini merupakan yang pertama kali dilakukan di Indonesia," ujar Hadi Tjahjanto.

Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana yang juga hadir pada kesempatan tersebut menyatakan dukungannya terhadap percepatan sertifikasi tanah untuk masyarakat, terutama di Jawa Tengah. Pihaknya akan terus bekerja sama dengan Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah serta mengedukasi dan mempersuasi masyarakat terkait pentingnya sertifikat tanah.

"Mengingat kepemilikan sertifikat ini memiliki banyak manfaat di antaranya untuk mendukung kemajuan ekonomi," tuturnya.

Hadir dalam kesempatan ini, sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju; Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni; Direktur Jenderal Penataan Agraria, Dalu Agung Darmawan; Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Yulia Jaya Nirmawati; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, Dwi Purnama beserta jajaran; perwakilan Forkopimda Provinsi Jawa Tengah; serta Bupati Cilacap dan Banyumas beserta jajaran Forkopimda setempat.