TEL AVIV - Pemerintah Israel semakin mengadopsi permukiman kembali “sukarela” warga Palestina dari Gaza sebagai kebijakan resmi.

Seorang pejabat tinggi Israel mengungkapkan pihaknya telah terlibat dalam diskusi dengan banyak negara mengenai potensi tindakan pembersihan etnis Palestina tersebut.

Menurut Times of Israel, koalisi Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu diam-diam menjajaki penerimaan ribuan migran dari Gaza, dengan Republik Demokratik Kongo menjadi salah satu negara yang sedang dipertimbangkan.

“Kongo akan bersedia menerima migran dan kami sedang melakukan pembicaraan dengan pihak lain,” ujar seorang sumber senior di kabinet rezim kolonial rasis Israel.

Dalam pertemuan faksi Likud pada Senin, Netanyahu mengumumkan dia terlibat aktif dalam mengatur migrasi sukarela warga Gaza ke negara lain.

“Masalah kami adalah menemukan negara-negara yang bersedia menerima warga Gaza dan kami sedang mengupayakannya,” ungkap Netanyahu.

Baca juga: Hizbullah Lebanon Tidak Takut Perang Lawan Israel

Anggota Likud di Knesset Danny Danon menyatakan, “Dunia sudah mendiskusikan kemungkinan migrasi sukarela.”

Sebagai tanggapan, Netanyahu mengakui tantangan untuk menemukan negara-negara yang bersedia menerima warga Palestina, namun menekankan apa yang dia gambarkan sebagai upaya berkelanjutan dalam hal ini.

Terlepas dari diskusi-diskusi ini, gagasan migrasi sukarela mendapat penolakan luas dari komunitas internasional.

Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) pada Selasa mengecam pernyataan baru-baru ini yang dikeluarkan Menteri sayap kanan Bezalel Smotrich dan Itamar Ben-Gvir yang menganjurkan “emigrasi sukarela” warga Palestina keluar dari Gaza, dan menyebut retorika tersebut “menghasut dan tidak bertanggung jawab”, menurut laporan Reuters.

Komentar para menteri Israel tersebut tampaknya menggarisbawahi kekhawatiran di sebagian besar dunia Arab bahwa Israel ingin menggusur secara paksa dan melakukan pembersihan etnis di wilayah Palestina yang diduduki.

Tindakan itu seperti yang dilakukan geng Zionis di wilayah bersejarah Palestina pada tahun 1948.

Meskipun terdapat laporan mengenai tawaran kepada pasukan dan pemerintah Arab untuk mengelola Gaza, seperti Otoritas Palestina atau gabungan kekuatan negara-negara Arab, pandangan utama dari pemerintah sayap kanan Israel adalah Israel sendiri yang akan menduduki kembali wilayah tersebut, mengusir penduduk Palestina dan memukimkan kembali tanah tersebut dengan pemukim Israel dan Yahudi.

Israel terus melancarkan serangan militer brutalnya di Gaza meskipun ada seruan global untuk melakukan gencatan senjata dalam perang yang telah berlangsung selama 11 pekan tersebut.

Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, 22,313 warga Palestina telah terbunuh, dan 57,296 terluka dalam genosida Israel yang sedang berlangsung di Gaza mulai tanggal 7 Oktober.

Perkiraan Palestina dan internasional menyebutkan mayoritas dari mereka yang terbunuh dan terluka adalah perempuan dan anak-anak.