BEIJING - Mantan Menteri Pertahanan (Menhan) China Jenderal Li Shangfu telah dikeluarkan dari Partai Komunis China (CCP) yang berkuasa. Alasannya, dia dianggap sudah menyebabkan kerusakan besar pada perjuangan partai melalui berbagai pelanggaran termasuk dugaan korupsi.

Li dipecat sebagai Menhan China pada bulan Oktober lalu, hanya tujuh bulan menjabat, setelah lama menghilang dari publik—menjadi salah satu contoh paling menonjol dari serangkaian penghilangan pejabat tingkat tinggi dari kalangan militer dan politik China.

Stasiun televisi negara China, CCTV, dalam laporan terpisah mengatakan bahwa pendahulu Li, Wei Fenghe, juga telah dikeluarkan dari CCP dan diserahkan ke jaksa atas tuduhan korupsi.

Baca Juga: Rusia-Korut Teken Pakta Saling Bantu Jika Diserang, China Bungkam

Presiden China Xi Jinping telah melancarkan kampanye tanpa henti melawan korupsi sejak berkuasa lebih dari satu dekade lalu.

Para pendukungnya mengatakan bahwa upaya tersebut menjamin pemerintahan yang bersih, namun para para kritikus berpendapat bahwa hal ini juga berfungsi sebagai sarana bagi Xi untuk menyingkirkan saingan politiknya.

Politbiro pemimpin senior Partai Komunis China yang berkuasa hari ini memutuskan bahwa Li telah mengkhianati misi awalnya dan kehilangan semangat dan prinsip partainya, menurut laporan CCTV.

"Dia secara serius mencemari lingkungan politik dan etos industri di bidang peralatan militer, dan menyebabkan kerusakan besar pada perjuangan partai, pertahanan nasional, dan pembangunan angkatan bersenjata," lanjut laporan tersebut, yang dilansir AFP, Jumat (28/6/2024).

Li diduga melakukan suap, dituduh menyalahgunakan posisinya untuk mengambil sejumlah besar uang sebagai imbalan atas bantuan dan menyuap orang lain.

"Dia juga secara ilegal mencari keuntungan personel untuk dirinya sendiri dan orang lain," lanjut laporan CCTV.

"Sifat (pelanggarannya) sangat parah, dampaknya sangat mengerikan, dan kerugian yang ditimbulkannya sangat besar."

Hilangnya Li selama berbulan-bulan dari pandangan publik pada tahun lalu memicu rumor tentang masa depan politiknya.

Dia telah melakukan perjalanan ke konferensi keamanan di Rusia pada bulan Agustus dan beberapa hari kemudian mengadakan pertemuan dengan Presiden Belarusia Alexander Lukashenko, menurut foto-foto yang dibagikan.

Namun, dia kemudian menghilang selama beberapa bulan hingga pemecatannya dikonfirmasi pada bulan Oktober.

Pemecatannya menyusul pemecatan dramatis Menteri Luar Negeri Qin Gang pada Juni tahun lalu.

Keberadaan dan kondisi Qin masih belum diketahui, dan Kementerian Luar Negeri di Beijing kembali menolak menjawab pertanyaan tentang dia minggu ini.

Presiden Xi pekan lalu mengulangi janjinya untuk memberantas korupsi di angkatan bersenjata dalam pidatonya di pertemuan Komisi Militer Pusat.

Dia mendesak para petinggi China untuk “memberantas tanah dan kondisi di mana korupsi tumbuh subur (dan) memperluas kedalaman dan luasnya perjuangan anti-korupsi”, menurut laporan media pemerintah.

Xi juga meminta militer untuk memperkuat pengawasan menyeluruh terhadap kader senior dalam menjalankan tugas dan menggunakan kekuasaannya.

China dan negara-negara tetangganya telah berselisih dalam beberapa bulan terakhir mengenai klaim teritorial di Laut China Selatan yang disengketakan.

China juga mengadakan latihan perang di sekitar Taiwan, pulau dengan pemerintahan sendiri yang diklaimnya sebagai bagian dari wilayahnya dan berjanji akan merebutnya suatu hari nanti, dengan kekerasan jika diperlukan.

Xi mengatakan tentara China harus selalu berani berperang dan menang, dan menambahkan bahwa situasi di dunia, negara, partai, dan tentara sedang mengalami perubahan yang kompleks dan besar.