DHAKA - Mahkamah Agung Bangladesh pada Minggu (21/7/2024) menghapuskan sebagian besar kuota pekerjaan di pemerintahan yang telah memicu protes nasional oleh mahasiswa yang telah menewaskan sedikitnya 114 orang dalam beberapa hari terakhir.

"Menolak perintah pengadilan yang lebih rendah, Divisi Banding Mahkamah Agung mengarahkan bahwa 93% pekerjaan pemerintah di Negara Asia Selatan harus terbuka bagi kandidat yang pantas," Jaksa Agung Bangladesh A.M. Amin Uddin kepada Reuters.

“Mahasiswa dengan jelas mengatakan bahwa mereka sama sekali bukan bagian dari kekerasan dan pembakaran yang terjadi di Bangladesh sejak Senin,” katanya melalui telepon.

“Saya berharap keadaan normal akan kembali setelah keputusan hari ini dan orang-orang dengan motif tersembunyi akan berhenti menghasut orang,” kata Amin Uddin. “Saya akan meminta pemerintah untuk mencari pelaku kekerasan dan mengambil tindakan tegas terhadap mereka.”

Pemerintahan Perdana Menteri Sheikh Hasina telah menghapus sistem kuota pada tahun 2018, namun pengadilan rendah menerapkannya kembali bulan lalu, mematok total kuota sebesar 56%, sehingga memicu protes dan tindakan keras pemerintah.

Layanan internet dan pesan teks di Bangladesh telah dihentikan sejak Kamis, sehingga negara berpenduduk hampir 170 juta orang itu terputus sementara pasukan keamanan menindak pengunjuk rasa yang menentang larangan pertemuan publik.

Tentara berpatroli di jalan-jalan ibu kota Dhaka, tempat pos pemeriksaan militer didirikan, setelah pemerintah memerintahkan jam malam pada Jumat malam.

Jalan-jalan di dekat Mahkamah Agung langsung sepi setelah keputusan tersebut diambil, kata seorang saksi mata kepada Reuters. Sebuah tank militer ditempatkan di luar gerbang pengadilan, menurut tayangan televisi.

Tentara Bangladesh memberlakukan jam malam ketika protes meningkat.

Baca Juga: Mengapa Bangladesh Menghadapi Kerusuhan Massal? Berikut 8 Pemicunya

Media lokal melaporkan bentrokan yang tersebar pada hari sebelumnya antara pengunjuk rasa dan pasukan keamanan. Panggilan telepon dari luar negeri sebagian besar gagal tersambung, sementara situs web organisasi media yang berbasis di Bangladesh tidak diperbarui dan akun media sosial mereka tetap tidak aktif.

Pemerintah memperpanjang jam malam ketika pihak berwenang bersiap menghadapi sidang Mahkamah Agung mengenai kuota pekerjaan.

Kerusuhan nasional terjadi menyusul kemarahan mahasiswa terhadap kuota pekerjaan di pemerintahan yang mencakup penyisihan 30% posisi untuk keluarga mereka yang memperjuangkan kemerdekaan dari Pakistan.

Mahkamah Agung mengarahkan pemerintah untuk memotong kuota pekerjaan bagi keluarga pejuang kemerdekaan menjadi 5%, kata Jaksa Agung. Sisa 2% pekerjaan yang masih tunduk pada kuota adalah untuk kelompok terbelakang dan penyandang disabilitas, tambahnya.

Demonstrasi tersebut – yang terbesar sejak Hasina terpilih kembali untuk masa jabatan keempat berturut-turut tahun ini – juga dipicu oleh tingginya pengangguran di kalangan generasi muda, yang merupakan hampir seperlima dari populasi penduduk.

Biaya hidup yang tinggi memicu protes mematikan di Bangladesh tahun lalu, beberapa bulan setelah negara tersebut meminta dana talangan sebesar $4,7 miliar kepada Dana Moneter Internasional (IMF) karena negara tersebut kesulitan membayar impor minyak dan gas karena cadangan dolar yang semakin menipis.

Banyak pemimpin partai oposisi, aktivis dan pengunjuk rasa mahasiswa telah ditangkap dalam tindakan keras yang terjadi saat ini, kata Tarique Rahman, penjabat ketua oposisi utama Partai Nasionalis Bangladesh yang diasingkan. Polisi menangkap Nahid Islam, seorang koordinator mahasiswa terkemuka, pada hari Sabtu, kata para pengunjuk rasa.

Departemen Luar Negeri AS pada hari Sabtu menaikkan peringatan perjalanan ke Bangladesh ke level empat, dan mendesak warga Amerika untuk tidak melakukan perjalanan ke Bangladesh.