JAKARTA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) meminta agar Undang-Undang (UU) Omnibus Law agar dikaji ulang. Dia ingin mengetahui apakah UU tersebut telah selaras dengan ideologi Pancasila.

Hal itu disampaikan Cak Imin saat membuka Harlah dan Mukernas PKB di JCC Jakarta, Selasa (23/7/2024).

“Seluruh undang-undang terbaru yang ada di dalam Omnibus Law, kita cek ulang apakah sesuai dengan ideologi Pancasila. Di situlah yang disebut komitmen dan keistikomahan kita di dalam menjaga pilar,” kata Cak Imin di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (23/7/2024).

Baca juga: Singgung Kemacetan di Mukernas PKB, Cak Imin Minta Rekomendasi Maju Pilgub Jakarta 2024

Cak Imin menegaskan, jika UU tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maka bangsa ini akan terombang-ambing oleh kekuatan global. Serta membawa ekonomi Indonesia ke hal yang tidak pasti.

"Sementara kita tidak punya pijakan, sehingga pada detik ini kita menyaksikan hari ini dan ke depan bangsa kita adalah bangsa konsumen yang hanya menikmati pertumbuhan ekonomi negara lain. Sementara kita mengunyah-ngunyah potensi ekonomi kita," sambungnya.

Baca juga: Cak Imin Singgung Soeharto Lengser Seusai Lantik Anak Jadi Mensos: Hari Ini Pak Jokowi Aman-aman Saja

Cak Imin menyebut pembangunan tidak konsisten dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila ujung-ujungnya akan gagal. Hal itu berujung pada kerugian.

"Terombang-ambing dan bahkan didikte oleh dinamika global yang tidak pernah kelihatan, invisible hand itu ternyata bukan ke arah kemajuan, tetapi bisa menuju kepada kebangkrutan dan ketidakberdayaan," katanya.

"Inilah cara pandang ideologis kita yang saya berharap menjadi pijakan dan rujukan kita di dalam implementasi tugas-tugas kelembagaan partai politik khususnya di dalam membangun pemerintahan melalui legislatif, eksekutif dan seluruh sistem sendi-sendi pemerintahan," sambungnya.