JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto membeberkan sejumlah strategi untuk mendorong pertumbuhan makro ekonomi nasional di 2025. Mesin pertumbuhan ekonomi 2025 lainnya di antaranya, membuka pasar baru, Kartu Prakerja, implementasi Undang-undang (UU) Cipta Kerja, optimalisasi program strategi nasional (PSN), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Baca Juga: Defisit Anggaran 2025 Dirancang Sebesar Rp616,2 Triliun

Lalu aksesi Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) dan aksesi Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CP-TPP) atau perjanjian komprehensif dan progresif untuk kemitraan Trans-Pasifik.

“Beberapa strategi ke depan yaitu tentu revitalisasi mesin ekonomi , terutama juga untuk membuka pasar baru, revitalisasi kunjungan beberapa program unggulan yang tadi pak Presiden sampaikan, selain Kartu Prakerja, UU Cipta Kerja, program strategi nasional, KEK, aksesi OECD dan juga dalam proses aksesi CP-TPP,” ujar Menko Airlangga saat konferensi pers, di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan, Jumat (16/8/2024).

Baca Juga: Kurs Rupiah dalam RAPBN 2025 Dipatok Rp16.100 per Dolar AS

Tak hanya itu, pemerintah juga mendorong pengembangan ekonomi baru melalui utilisasi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), persiapan talenta digital, pengembangan pusat data, transisi energi. Kemudian, hilirisasi di berbagai sektor, pendalam dan penguatan ekosistem electric vehicle alias EV, dan inisiasi semi kondaktor.

“Tentu kita masih melakukan kegiatan di bidang perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat melalui program KUR (Kredit Usaha Rakyat), program Makan Siang Bergizi gratis, dan rehabilitasi sekolah,” beber dia.

Selanjutnya, konektivitas dengan pengembangan infrastruktur, termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim), perbaikan tata kelola sumber daya manusia (SDM). Optimalisasi insentif untuk transisi energi, pengurangan karbon dan perlindungan sosial, hingga pemberdayaan masyarakat untuk ketahanan nasional dan stabilitas politik.