JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah menerbitkan lebih dari sejuta sertifikat tanah elektronik. Ini merupakan pelaksanaan amanat Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk terus memperluas penerapan sertifikat tanah elektronik.

Hal itu diungkap Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat memimpin upacara peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang (Hantaru) 2024 di Kementerian ATR/BPN.

“Hingga September 2024, telah terbit 1.112.879 Sertipikat Tanah Elektronik, yang diterbitkan oleh 465 Kantor Pertanahan dari total 486 Kantor Pertanahan di Indonesia. Artinya, 95,6% Kantor Pertanahan telah mengimplementasikan layanan Sertifikat Tanah Elektronik,” ujarnya dikutip Kamis (26/9/2024).

Baca juga: Peringati Hantaru 2024, AHY: UUPA Wujudkan Keadilan Sosial dan Pemerataan Akses Tanah

Di hadapan seluruh jajaran yang hadir, AHY mengatakan penerbitan sertifikat tanah elektronik tidak terlepas dari peran seluruh insan pertanahan. “Kementerian ATR/BPN terus membangun infrastruktur teknologi untuk memberikan layanan digital yang efisien bagi masyarakat, termasuk implementasi sertifikat tanah elektronik,” ungkap AHY.

Program Sertifikat Tanah Elektronik ini juga sejalan dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mendorong kemudahan layanan publik di Indonesia yang cepat, aman, transparan, dan berkualitas. “Penerapan SPBE yang baik akan mengundang ketertarikan investor untuk menanamkan investasinya di Indonesia,” ujarnya.

Baca juga: Menteri AHY Sebut 117,9 Juta Bidang Tanah Telah Terdaftar lewat PTSL

Upacara Hantaru yang dilaksanakan setiap tahunnya ini untuk memperingati Hari Lahir Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Pada pelaksanaan upacara kali ini tema yang diusung adalah "Semangat Hantaru, Pembangunan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045".

Upacara diikuti oleh para pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama Kementerian ATR/BPN serta seluruh insan Kementerian ATR/BPN dari satuan kerja pusat. Pada saat yang sama, upacara dilaksanakan secara serentak di Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia.