JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengubah susunan organisasi Kementerian Keuangan atau Kemenkeu melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 158 Tahun 2024. Regulasi tersebut berlaku mulai 5 November 2024 menggantikan Perpres Nomor 57 Tahun 2020.

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan dihapus dengan membentuk direktorat jenderal baru atau dilebur ke dalam Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal.

Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi ekonomi dan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Di struktur baru BKF melebur dalam Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal," ujar Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro, dikutip Kamis (7/11/2024).

Baca Juga: Trump Menang Pilpres AS 2024, Apa Artinya bagi Ekonomi Dunia?

Berdasarkan Pasal 2 Perpres Nomor 158 tahun 2024, Kementerian Keuangan resmi berada langsung di bawah presiden. Sebelumnya, Kemenkeu berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Baca Juga: AS Ternyata Uji Rudal Nuklir saat Pilpres yang Dimenangkan Donald Trump

Beleid tersebut juga mengatur susunan organisasi Kementerian Keuangan. Berikut susunan organisasi Kementerian Keuangan terbaru;

1. Sekretariat Jenderal

2. Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal

3. Direktorat Jenderal Anggaran

4. Direktorat Jenderal Pajak

5. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

6. Direktorat Jenderal Perbendaharaan

7. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

8. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

9. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

10. Direktorat Jenderal Stabilitas dan pengembangan Sektor Keuangan

11. Inspektorat Jenderal

12. Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan

13. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

14. Staf Ahli Bidang Peraturan dan penegakan Hukum pajak

15. Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak

16. Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak

17. Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara

18. Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara Bukan pajak

19. Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara

20. Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional

21. Staf Ahli Bidang Jasa Keuangan dan pasar Modal

22. Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan