SEOUL - Langkah Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk-yeol mengumumkan darurat militer di negara itu membuat dunia terkejut.

Untungnya, parlemen segera menggelar voting untuk mencabut status darurat militer itu. Presiden Yoon pun terpaksa mencabut darurat militer tersebut setelah beberapa jam diberlakukan.

Meskipun singkat, darurat militer di Korea Selatan telah menimbulkan berbagai dampak signifikan pada aspek sosial, politik, dan ekonomi negara tersebut.

Jika darurat militer itu berlanjut lebih lama, beberapa dampak utama bisa terjadi antara lain:

1. Pembatasan Kebebasan Politik

Darurat militer melarang semua aktivitas politik, termasuk demonstrasi dan kegiatan partai politik. Ini berarti masyarakat tidak dapat mengekspresikan pendapat mereka secara bebas, baik di jalanan maupun dalam forum resmi, yang dapat menghambat proses demokrasi.

2. Pengawasan Ketat terhadap Media

Media massa berada di bawah kendali penuh pemerintah. Semua saluran informasi, mulai dari surat kabar hingga platform digital, diawasi ketat untuk mencegah penyebaran berita yang dianggap palsu atau dapat memicu opini publik yang tidak diinginkan.

Ini mengurangi kebebasan pers dan dapat menyebabkan penyebaran informasi yang tidak seimbang.

3. Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)

Darurat militer sering kali dikaitkan dengan pelanggaran HAM, seperti penangkapan dan penahanan tanpa proses hukum yang jelas.

Situasi ini dapat menyebabkan ketidakadilan dan ketakutan di kalangan masyarakat.

4. Dampak Ekonomi

Pembatasan aktivitas politik dan pengawasan ketat terhadap media dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi.

Investor mungkin merasa tidak yakin dengan situasi politik yang tidak stabil, yang dapat mempengaruhi investasi dan pertumbuhan ekonomi negara.

Dampak ekonomi ini terasa ketika bursa saham Korsel merosot akibat pengumuman darurat militer itu.

5. Ketidakpastian Sosial

Langkah-langkah darurat militer dapat menciptakan suasana ketidakpastian dan ketakutan di kalangan masyarakat. Ketidakpastian ini dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari dan kesejahteraan mental masyarakat.

Langkah darurat militer ini diambil dengan alasan untuk melindungi Korsel dari kekuatan antinegara yang mengancam demokrasi, namun banyak pihak yang menganggap langkah itu ilegal dan tidak sesuai konstitusi.

Karena itulah darurat militer di Korsel telah dicabut. Kini Presiden Yoon terancam dimakzulkan atau dipaksa mundur oleh partai-partai oposisi.

Baca juga: Parlemen Korea Selatan Voting Cabut Darurat Militer yang Ditetapkan Presiden Yoon Suk-yeol