SEOUL - Istilah Korea untuk "martial law" atau "darurat militer" menjadi kata yang paling banyak dicari di Google di Korea Selatan pada Rabu. Itu terjadi setelah deklarasi darurat militer yang berumur singkat, yang dikeluarkan oleh Presiden Yoon Suk-yeol.

Kata tersebut menduduki puncak tangga tren Google dengan volume pencarian selama 24 jam terakhir melampaui angka 2 juta, naik lebih dari 1.000 persen dari hari sebelumnya.

"Nilai tukar mata uang" dan "Kim Yong-hyun", nama menteri pertahanan Korea Selatan yang dilaporkan mengusulkan untuk mendeklarasikan darurat militer kepada presiden, masing-masing berada di peringkat kedua dan ketiga pada grafik tren, menurut laporan kantor berita Yonhap, Kamis (5/12/2024).

Baca Juga: Mengapa Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol Memberlakukan Darurat Militer?

Presiden Yoon mendeklarasikan darurat militer pada Selasa malam, menuduh oposisi melumpuhkan pemerintah dengan "kegiatan anti-negara". Namun, dia mencabut deklarasi itu beberapa jam kemudian setelah Majelis Nasional atau Parlemen memberikan suara untuk menyerukan diakhirinya darurat militer.

Ketika publik negara tersebut terkejut dengan deklarasi darurat militer, halaman berita portal internet terbesar Korea Selatan, Naver, mengalami lalu lintas (traffic) tertinggi sepanjang masa, menurut operatornya.

Lonjakan tersebut sempat mengganggu beberapa fungsinya, tetapi layanan dengan cepat kembali normal.

Sementara itu, Yoon pada hari Rabu mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Han Duck-soo dan para pemimpin Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang berkuasa untuk membahas langkah-langkah tindak lanjut setelah partai-partai oposisi mengajukan mosi pemakzulan sebagai tanggapan atas deklarasi darurat militer yang tidak bertahan lama.

Perdana Menteri Han, pemimpin PPP Han Dong-hoon, dan pemimpin fraksi Choo Kyung-ho berkumpul di kantor kepresidenan beberapa jam setelah oposisi mengajukan mosi tersebut, menyusul penolakan Majelis Nasional terhadap deklarasi darurat militer pada hari sebelumnya.

"Mereka membahas situasi terkini secara serius, dan tidak ada perbedaan pendapat," kata seorang pejabat senior kepresidenan, seraya menambahkan bahwa potensi keluarnya Presiden Yoon dari partai bukanlah topik diskusi selama pertemuan tersebut.

Partai Demokratik, yang jadi oposisi utama, dan lima partai kecil lainnya berencana untuk melaporkan mosi tersebut ke sidang pleno Parlemen pada hari Kamis dan mengajukannya untuk pemungutan suara paling cepat pada hari Jumat.