JAKARTA - Jumlah golput alias masyarakat yang tidak menggunakan hak suaranya di Pilkada Jakarta 2024 tinggi mencapai 3.489.614 orang. Adapun jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 8.214.007.

Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, jumlah warga yang mencoblos atau menggunakan hak suaranya sebanyak 4.724.393 orang.

Dari jumlah tersebut, total suara sah sebanyak 4.360.629, dan total suara tidak sah mencapai 363.764. Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif SPIN Igor Dirgantara menilai dalil yang dibawa kubu Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) ke Mahkamah Konstitusi (MK) cukup kuat.

Baca juga: KPU Tetapkan Pram-Doel Menang Pilkada Jakarta 2024, Kubu RIDO Walk Out, Tim Dharma-Kun Ogah Teken

Misalnya, partisipasi rendah, undangan pencoblosan banyak yang tak sampai kepada pemilih. Igor berpendapat bahwa potensi Pilkada Jakarta masuk ke putaran dua lebih realistis, mengingat tingginya jumlah golput tersebut.

“Karena memang potensi dua putaran itu lebih realistis mengingat tadi tingkat potensi golputnya juga tinggi, artinya kan itu terkait dengan C6 ya jadi banyak warga DKI Jakarta itu yang enggak menerima surat panggilan untuk mencoblos,” kata Igor saat dihubungi wartawan, Selasa (10/12/2024).

“Itu kan menunjukkan bahwa kalau tingkat partisipasi politiknya rendah walaupun itu diperbolehkan tetapi itu menunjukkan bahwa pelaksanaan pilkada di DKI Jakarta itu bermasalah,” sambungnya.

Baca juga: Tim Ridwan Kamil-Suswono Sudah 97 Persen Siapkan Gugatan ke MK

Dia pun mengungkapkan sejumlah fakta dugaan kecurangan yang terjadi di Pilkada Jakarta. Contohnya, ada kasus 19 surat suara milik Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel) yang dicoblos oleh Ketua KPPS 028, Pinang Ranti, Jakarta Timur.

“Seperti misalnya yang di daerah saya itu ya ada di Pinang Ranti, Jakarta Timur lalu di Kepulauan Seribu, belum lagi adanya bukti ya bahwa terjadi misalnya pembagian sembako untuk mempengaruhi preferensi pemilih. Misalnya meliputi beras, minyak goreng, bahkan amplop yang berisi uang dan itu diduga memang dibagikan kepada warga Jakarta secara masif di masa tenang,” tuturnya.

Igor mengatakan, tugas tim RIDO dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana saat ini untuk bisa membawa bukti ke meja hakim konstitusi. Mereka harus menunjukkan bahwa terjadi kecurangan yang terstruktur, sistemik, dan masif di Pilkada Jakarta 2024.

“Sehingga MK menurut saya layak untuk misalnya menjadikan Pilkada Jakarta itu diulang atau yang kedua memang terjadi dua putaran karena itu yang paling realistis,” imbuhnya.

Dirinya setuju jika Pilkada Jakarta 2024 berlangsung dua putaran. Alasannya, partisipasi pemilih sangat minim jika dibandingkan dengan Pilkada Jakarta 2017 hingga 80 persen.

Igor khawatir bakal menimbulkan dampak yang cukup besar dalam kepemimpinan di Jakarta jika partisipasi politik pemilihnya cuma 58 persen seperti tahun ini.

Langkah Tim RIDO dalam mencari keadilan di Pilkada Jakarta melalui jalur MK didukung oleh mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie. Dia yakin bahwa MK menerima gugatan Tim RIDO.

“Walaupun kalah, tapi kan jutaan orang yang memilih dia. Jadi pengadilan itu juga bukan soal menang kalah saja, tapi dia problem solusi. Solusi kesalahan,” kata Jimly.