JAKARTA - Kemunculan mantan Ketua Umum PPP M Rommarhumuziy (Rommy) yang sering memberikan pernyataan soal calon ketua umum di Muktamar X PPP April 2025 mendatang menuai reaksi dari kader partai, khususnya di tingkat daerah.

Sekretaris DPC PPP Jakarta Pusat, Sanusi Flamboyan mengingatkan langkah-langkah manuver politik Rommy yang menjabat Ketua Majelis Pertimbangan PPP tersebut.

Baca juga: Wasekjen PPP: Sudahlah Mas Rommy Jangan Menambah Rusak Lagi Partai Ini

"Emang nggak ada kerjaan ya Rommy? Kasak-kusuk terus menjelang Muktamar. Kita yang punya hak suara di Muktamar santai-santai aja," kata Sanusi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (3/1/2025).

Sanusi menilai wajar adanya usulan calon ketua umum, tetapi menyindir Rommy yang dianggap terlalu berlebihan hingga terlihat seperti membuka lapak.

"PPP seolah-olah nggak punya kader berkualitas lagi sampai diasong ke sana-sini. Bukannya mikirin bagaimana PPP bangkit di Pemilu besok, Rommy malah sibuk dagang," kritik Sanusi.

Dia pun mengingatkan rekam jejak Rommy yang dinilai penuh kontroversi, termasuk saat mendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai calon gubernur pada Pilkada DKI Jakarta 2017, yang menyebabkan PPP dianggap bertentangan dengan aspirasi umat Islam.

Baca juga: Majelis Pertimbangan Partai Beri Sinyal Non Kader Bisa Pimpin PPP

"PPP ini jelas partai Islam, tapi dulu mendukung pemimpin non-Muslim. Dampaknya, PPP sampai hari ini dimusuhi umat," kata Sanusi.

Sanusi juga menyentil keterlibatan Rommy dalam kasus korupsi yang berujung penangkapan oleh KPK pada 2019, yang menurutnya menyebabkan kerugian besar bagi partai.

"PPP hancur di Pemilu 2019. Kursi DPRD Jakarta dari 10 kursi hilang, tinggal 1 kursi saja," ungkap Sanusi.

Sanusi meminta kader PPP di seluruh Indonesia tidak terpancing oleh manuver politik Rommy. "Sudah nggak mungkin jadi Ketua Umum lagi, malah sibuk cari wayang yang bisa dia setir. Jangan terpengaruh sama manuvernya," tutup Sanusi.

Diamenyebutkan perlunya pemimpin yang benar-benar bekerja untuk membangkitkan PPP, bukan yang sibuk menjalankan agenda pribadi.

"PPP ini milik umat, bukan alat politik segelintir orang," tegasnya.

Muktamar X PPP pada April 2025 mendatang menjadi momentum penting bagi partai untuk menentukan arah perjuangan menuju Pemilu 2029.