JAKARTA - Jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Indonesia ( Perindo ) mengunjungi Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025) siang. Dipimpin langsung oleh Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo, para pengurus pusat partai berlambang Rajawali mengepakkan sayap itu tiba dan masuk ke Kantor KPU sekitar pukul 13.00 WIB.

Mereka disambut oleh Ketua KPU Mochammad Afifuddin. Turut mendampingi Angela seperti Plt Sekjen Partai Perindo Andi Muhammad Yuslim Patawari dan Bendahara Umum Partai Perindo Michael Victor Sianipar.

Ada juga Wakil Ketua Umum 1 Sortaman Saragih, Wakil Ketua Umum 2 Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Wakil Ketua Umum 3 Tama Satrya Langkun, dan Wakil Ketua Umum 4 Manik Marganamahendra.



Baca juga: Satu-satunya Ketum Partai di Pelantikan Donald Trump, Angela Tanoesoedibjo Bocorkan Isi Pembicaraannya dengan Sang Presiden

Dalam pertemuan tertutup yang berlangsung sekitar 1 jam itu, Andi menjelaskan, kedatangannya untuk bersilaturahmi dengan KPU. Ia juga menyampaikan, pihaknya turut memperkenalkan jajaran DPP Partai Perindo kepada Afifuddin.

"Jadi pertama kami datang tentu bersama dengan ketum dan pengurus teras yang lain. Kami datang memperkenalkan diri," terang Andi usai pertemuan.

Selain itu, Andi mengaku, pihaknya turut membahas banyak hal terkait tahapan pemilihan umum (pemilu) mendatang dengan Afifuddin. Ia pun bersyukur, pertemuan tersebut bisa berlangsung lancar.

"Kita berbincang banyak dengan ketua KPU, berbicara kira-kira ke depannya seperti apa tahapan-tahapan yang ada. Mulai dari tahapan verifikasi parpol, kemudian persyaratan administrasi dan sebagainya. Alhamdulillah berjalan lancar," tutur Andi.

Lebih lanjut, Andi menyampaikan terima kasih pada KPU yang telah menjalankan fungsinya untuk menyelenggarakan pesta demokrasi seperti Pilkada Serentak 2024.

"Kami juga mengucapkan terima kasih kepada KPU yang telah menjadi penyelenggara, melaksanakan fungsinya, sehingga tahapan-tahapan keadaan ini terlaksana dengan baik, walaupun masih ada gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK)," pungkasnya.