JAKARTA - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) bakal menggelar puncak aksi Indonesia Gelap bertepatan dengan pelantikan 481 kepala daerah terpilih secara serentak di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025) atau besok.

Koordinator Pusat BEM SI Herianto membeberkan tuntutan aksi aliansi BEM SI yang terdapat 13 poin bertajuk Indonesia Gelap. Tuntutan itu di antaranya cabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran kementerian/lembaga dan pemerintah daerah hingga evaluasi total program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Baca juga: Demo Serentak Indonesia Gelap, Bermakna Kebijakan Hari Ini Tanpa Ada Terangnya

13 Tuntutan Mahasiswa Aksi Indonesia Gelap

1. Cabut Proyek Strategis Nasional (PSN), wujudkan reformasi agraria sejati.

2. Wujudkan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis.

3. Tolak Revisi UU Minerba.

4. Hapuskan multifungsi ABRI.

5. Sahkan RUU Masyarakat Adat.

6. Cabut Inpres No 1 Tahun 2025.

7. Evaluasi total MBG.

8. Realisasikan anggaran tunjangan kinerja (Tukin) dosen.

9. Desak Prabowo keluarkan Perpu perampasan aset.

10. Tolak RUU TNI, Polri, dan Kejaksaan.

11. Efisiensi Kabinet Merah Putih.

12. Tolak Revisi Peraturan DPR tentang Tata Tertib.

13. Reformasi Polri.

Herianto mengaku kecewa akibat pemerintah tidak menemui massa aksi pada Senin (17/2/2025). Pemerintah tidak mendengar suara mahasiswa yang turun aksi ke jalan sesuai dengan tajuk Indonesia Gelap.

"Kami sangat kecewa dengan pihak pemerintah yang tidak pernah sama sekali mau menemui massa aksi dalam menyampaikan poin tuntutan kami," ujarnya, Rabu (19/2/2025).

"Sikap yang ditunjukkan itu sesuai dengan tajuk aksi kita Indonesia Gelap artinya pemerintah tidak mau mendengar akan pencerahan dari rakyat," tambahnya.

Puncak aksi digelar saat momentum yang tepat agar kepala daerah juga ada beban dan tanggung jawab dengan kebijakan prorakyat.

Menurut Herianto, jumlah massa yang akan turun aksi Indonesia Gelap jauh lebih besar mengingat tuntutan mereka hingga kini tidak mendapatkan respons positif dari pemerintah.

"Kita berharap semoga sebelum hal itu terjadi pemerintah harus segera merespons hal tersebut," katanya.