JAKARTA - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) bakal menggelar puncak aksi 'Indonesia Gelap'. Aksi tersebut digelar bertepatan dengan momen pelantikan 481 Kepala Daerah terpilih secara serentak di Istana Merdeka, Jakarta Pusat pada Kamis, 20 Februari 2025 besok.

Koordinator Pusat BEM SI Herianto mengatakan, puncak aksi digelar saat momentum yang tepat agar kepala daerah juga ada beban dan tanggung jawab dengan kebijakan pro kepada rakyat.

"Ya benar, kita mengambil momentum itu mau menegaskan bahwa kepala daerah ada beban dan tanggung jawab yang harus segera di jalankan untuk ke mensejahterakan rakyatnya yang bisa menghadirkan kebijakan yang pro rakyat," kata Herianto, Rabu (19/2/2025).

Baca juga: Ini 13 Tuntutan Aliansi BEM SI dalam Demo Indonesia Gelap Besok

Herianto mengatakan jumlah massa yang akan turun aksi 'Indonesia Gelap' akan lebih besar mengingat tuntutan mereka hingga kini tidak mendapatkan respons positif dari pemerintah.

"Itu pasti akan lebih besar kalau tuntutan kita tidak ada direspons sama pihak pemerintah. Kita berharap semoga sebelum hal itu terjadi pemerintah harus segera merespons hal tersebut," ujarnya.

Baca juga: Aliansi BEM SI Bakal Gelar Puncak Aksi Indonesia Gelap Kamis Pekan Ini

Herianto membeberkan tuntutan aksi dari aliansi BEM SI terdapat 13 poin bertajuk 'Indonesia Gelap' diantaranya cabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran kementerian/lembaga dan pemerintah daerah hingga evaluasi total Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Yang hasilnya terjadi kesepakatan dengan membawa tajuk besar 'Indonesia Gelap" dengan beberapa isu dan tuntutan diantaranya cabut proyek strategis nasional (PSN): wujudkan reformasi agraria sejati; wujudkan pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis; tolak revisi UU MINERBA; hapuskan Multifungsi ABRI; sahkan RUU Masyarakat Adat; Cabut INPRES No. 1 tahun 2025; Evaluasi total MBG; Realisasikan anggaran tunjangan kinerja (Tukin) dosen; desak Prabowo keluarkan Perpu perampasan aset; tolak RUU TNI, Polri dan Kejaksaan; Efisiensi Kabinet Merah Putih; tolak revisi Peraturan DPR tentang Tata Tertib; dan reformasi Polri," tegasnya.