LONDON - Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan tuntutan Rusia bahwa Ukraina harus demiliterisasi sebagai syarat perdamaian tidak dapat diterima.

Menurutnya, keamanan Eropa harus berpusat di sekitar Ukraina yang kuat.

Sikap Jerman itu disampaikan setelah Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan rencana untuk koalisi baru bagi negara-negara yang bersedia mendukung Kyiv melawan Moskow.

Baca Juga: Inggris dan Prancis Siap Pimpin Koalisi untuk Kerahkan Tentara ke Ukraina

Rusia selama ini berpendapat bahwa perangnya melawan Ukraina dipicu oleh ekspansi NATO ke perbatasannya.

Moskow juga mengesampingkan gencatan senjata sementara, bersikeras pada resolusi permanen.

Lebih lanjut, Moskow menegaskan bahwa perdamaian dapat dicapai jika Ukraina berkomitmen pada netralitas, demiliterisasi, dan denazifikasi, serta mengakui realitas teritorial di lapangan.

Berbicara kepada wartawan setelah pertemuan puncak darurat Eropa di London, Scholz tidak menyebutkan apakah Berlin akan mengerahkan pasukan ke Ukraina. Namun, dia menekankan dukungan finansial dan militer yang berkelanjutan untuk Kyiv.

“Jelas bahwa kita harus mendukung Ukraina secara finansial dan dengan cara militer,” katanya, mencatat bahwa Berlin sendiri telah mengumpulkan total €44 miliar untuk Kyiv, sebagaimana dilansir dari Russia Today, Senin (3/3/2025).

Menurut Kiel Institute, Jerman adalah donor negara perorangan terbesar kedua, menyumbang sekitar USD18 miliar dalam bentuk bantuan militer dan bantuan lainnya.

“Kedua, kita harus tahu bahwa inti dari setiap tatanan perdamaian di masa depan haruslah kemampuan Ukraina untuk mempertahankan diri dan memiliki tentara yang kuat. Semua arsitektur keamanan harus berputar di sekitarnya,” imbuh Shcolz.

Scholz menepis kekhawatiran Moskow dengan menyatakan: "Perspektif Rusia tidak dapat diterima, pertanyaan tentang demiliterisasi yang dituntut Rusia tidak dapat diterima."

"[Sebaliknya], Ukraina harus...begitu kuat sehingga tidak diserang lagi," tegasnya.

Kanselir Jerman tersebut juga menyatakan kekhawatiran tentang kemungkinan munculnya pemerintahan yang tidak terlalu konfrontatif di Kyiv, yang menurutnya tidak dapat diterima untuk negara yang demokratis dan berdaulat seperti Ukraina.

Masa jabatan presiden lima tahun Volodymyr Zelensky berakhir tahun lalu, tetapi dia menolak untuk menyelenggarakan Pemilu baru Ukraina, dengan alasan darurat militer yang diberlakukan sejak tahun 2022.

Setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melabeli Zelensky sebagai "diktator tanpa Pemilu", anggota Parlemen Ukraina meloloskan mosi yang mendukung klaimnya atas kekuasaan presidensial.

Setelah panggilan telepon yang panjang antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden AS Donald Trump bulan lalu, Kremlin menunjukkan kesiapan untuk memulai proses perdamaian, dengan menekankan perlunya mengatasi akar penyebab konflik.

Moskow dengan tegas menentang kehadiran pasukan NATO di Ukraina, termasuk yang berkedok pasukan penjaga perdamaian, dan juga menentang aspirasi Kyiv untuk bergabung dengan blok militer tersebut, menganggapnya sebagai salah satu alasan eskalasi konflik di awal tahun 2022.