BERLIN - Jerman tidak akan mengembangkan atau memperoleh senjata nuklir. Demikian penegasan Kanselir Friedrich Merz, yang memilih mengandalkan senjata Prancis dan Inggris sebagai pencegahan invasi asing.

"Jerman tidak akan dapat atau diizinkan untuk memiliki senjata nuklir sendiri," ujar kanselir baru tersebut dalam sebuah wawancara dengan penyiar radio Deutschlandfunk pada hari Minggu.

Dia menekankan bahwa Berlin dilarang oleh undang-undangnya untuk mengembangkan atau pun memperoleh senjata nuklir.

Baca Juga: 290 Senjata Nuklir Prancis Ingin Payungi Eropa, EfektifkahMelawan 5.889 Nuklir Rusia?

"[Dokumen] terbaru adalah Perjanjian 2+4 tahun 1990, di mana Jerman secara tegas menolak kepemilikan senjata nuklir. Dan itu akan tetap berlaku," kata Kanselir Merz.

Secara formal dikenal sebagai "Perjanjian Penyelesaian Akhir Terkait Jerman", yang meletakkan dasar hukum bagi penyatuan kembali Jerman Barat dan Timur, dokumen tersebut juga menetapkan bahwa tidak ada angkatan bersenjata asing, senjata nuklir, atau pengangkutnya yang akan dikerahkan di wilayah Berlin dan bekas Jerman Timur.

Namun, Merz telah mengisyaratkan kesediaannya untuk menjajaki kerja sama nuklir yang lebih besar dengan sekutu NATO, dengan menyerukan diskusi dengan Inggris dan Prancis.

“Kita juga harus menjadi lebih kuat bersama dalam cakupan nuklir di Eropa,” katanya.

Bulan lalu, dia menyarankan agar Inggris dan Prancis dapat memperluas perlindungan nuklir mereka ke Jerman, dengan merujuk pada ketegangan antara Rusia dan NATO atas konflik Ukraina.

Menanggapi pernyataan tersebut, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengisyaratkan bahwa dia memutuskan untuk membuka debat strategis tentang perlindungan sekutu NATO di benua Eropa melalui pencegah nuklir.

Pernyataannya muncul di tengah ketegangan antara anggota NATO Eropa dan pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump atas Ukraina.

Trump juga berulang kali menegaskan bahwa anggota NATO Eropa harus berbuat lebih banyak untuk melindungi diri mereka sendiri, daripada bergantung pada AS.

Macron juga mendesak negara-negara anggota Uni Eropa untuk secara signifikan meningkatkan pengeluaran pertahanan mereka sambil menyatakan Rusia sebagai ancaman.

Moskow mengecam pidato Macron, dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov membandingkannya dengan pemimpin Nazi Adolf Hitler dan Kaisar Prancis Napoleon Bonaparte, dengan mencatat bahwa keduanya mencoba mengalahkan Rusia tetapi gagal.