SANAA - Pemimpin gerakan Houthi di Yaman Sayyed Abdul-Malik Al-Houthi mengutuk pembunuhan baru-baru ini oleh pasukan keamanan Suriah.

Dia meminta pertanggungjawaban para pendukung militer, politik, dan finansial mereka.

Dalam pidatonya, Sayyed Abdul-Malik Al-Houthi menuduh "kelompok Takfiri" melakukan tindakan genosida terhadap warga sipil Suriah yang tidak bersenjata.

"Mereka melayani kepentingan Israel dan Amerika Serikat dengan menghancurkan tatanan sosial Suriah," tegas dia.

Dia menuduh lebih jauh bahwa kebrutalan para pembunuh adalah hasil dari "rekayasa Amerika, Israel, dan Zionis," yang dirancang untuk mendistorsi citra Islam.

Al-Houthi menunjukkan, "Israel telah menyatakan perlindungannya terhadap Druze di Sweida, dan karena itu, kelompok Takfiri tidak berani menyakiti mereka tetapi malah menunjukkan rasa hormat kepada mereka."

Demikian pula, dia berpendapat AS menampilkan dirinya sebagai pelindung suku Kurdi dengan mempersenjatai dan merekrut mereka, sehingga membuat warga Suriah lainnya rentan.

"Kelompok-kelompok ini tidak terlibat dalam jihad sejati," tegas dia, merujuk pada Hay'at Tahrir Al-Sham (HTS), yang sekarang terintegrasi ke dalam pasukan keamanan Suriah.

"Jika mereka terlibat, mereka akan memerangi Israel," papar dia.

Sebaliknya, dia menggambarkan mereka sebagai penjahat yang mendokumentasikan dan membanggakan kekejaman mereka secara daring.

Pernyataannya muncul saat lebih dari 1.000 orang tewas di kota-kota pesisir Suriah, termasuk 745 warga sipil Alawi, di tengah bentrokan yang sedang berlangsung yang melibatkan pasukan keamanan, sekutu mereka, dan militan yang diduga terkait dengan mantan pemerintahan Presiden Suriah Bashar Al-Assad.

Kecaman Al-Houthi muncul saat Presiden sementara Suriah Ahmed Al-Sharaa berjanji meluncurkan "komite pencari fakta terkait peristiwa di pesisir dan membentuk komite yang lebih tinggi."

Al-Sharaa sebelumnya mengatakan sebuah “komite independen” telah dibentuk untuk “menyelidiki pelanggaran terhadap warga sipil dan mengidentifikasi mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut,” seraya menambahkan para pelaku akan diadili.

Kementerian Pertahanan Suriah mengatakan pada Senin (10/3/2025) bahwa operasi militernya terhadap “sisa-sisa rezim sebelumnya” di provinsi pesisir Latakia dan Tartus telah berakhir.

Baca juga: AS Minta Ukraina Relakan Wilayah yang Direbut Rusia selama Perang