KARAWANG - Masyarakat bisa menuntut ganti rugi terkait kasus MinyaKita yang tidak sesuai takaran. Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan ( Kemendag ), Moga Simatupang.

Moga menyebutkan, bahwa sesuai Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, masyarakat yang mengalami kerugian berhak menerima kompensasi ganti rugi. Menurutnya, ganti rugi bisa dalam bentuk barang maupun uang.

"Sesuai dengan Undang-undang No 8, disitu ada hak dan kewajibannya. Konsumen bisa mendapatkan kompensasi ganti rugi. Ganti rugi barang yang sudah dibeli atau uang kembali, seperti itu," jelasnya dalam konferensi pers yang digelar, Kamis (13/3/2025).

Baca Juga: Produsen MinyaKita Ilegal di Banten Digerebek, Raup Untung Rp45 Juta Setiap Bulan

Lebih jauh Moga menyatakan, bahwa masyarakat dapat mengajukan keluhan kerugian ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) di daerah masing-masing.

"Tidak perlu harus orang Kemendag yang turun langsung ke daerah, ke kecamatan, di Kalimantan atau Papua, tapi dengan penjabat di daerah itu bisa, lembaga-lembaga yang ada di daerah," terangnya.

Sebelumnya Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso juga mengimbau, masyarakat agar tak perlu resah dengan adanya peredaran MinyaKita yang tidak sesuai takaran. Menurutnya, masih ada produsen MinyaKita yang jujur dalam menjalankan bisnisnya.

"Kami kemarin melakukan pengawasan bersama Satgas Polri ke Bekasi dan Jakarta Utara, kepada repacking yang mereka memproduksi sesuai ketentuan. Jadi tidak semua ya (melakukan kecurangan)," kata Mendag.

"Dan hasil pengawasan kemarin memang yang di Bekasi dan di Jakarta Utara, di Tangerang juga, (sudah) sesuai dengan ketentuan, yaitu berisi 1 liter," tambahnya.

Baca Juga: 66 Produsen MinyaKita Terindikasi Lakukan Pelanggaran, Begini Kata Mendag

Mendag Budi juga menegaskan akan akan menindak tegas semua pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai ketentuan dan merugikan masyarakat. Baik itu produsen, distributor, ataupun repacking semua harus berjalan sesuai aturan.