LONDON - Cucu Winston Churchill mendesak pemerintah Inggris mengakui negara Palestina dalam intervensi signifikan terhadap wacana politik Inggris di Timur Tengah.

Lord Nicholas Soames, mantan anggota parlemen Konservatif yang menjabat sebagai menteri dalam pemerintahan John Major, berbicara pada hari Jumat di House of Lords untuk mendukung rancangan undang-undang yang mendukung pengakuan Inggris atas negara Palestina.

"Mengakui negara Palestina berdasarkan garis tahun 1967, di wilayah yang diduduki Israel secara ilegal, akan menunjukkan pemerintah berkomitmen penuh pada hukum internasional, berkomitmen pada solusi dua negara, dan berkomitmen pada penentuan nasib sendiri Palestina " tegas Soames.

Soames, 77 tahun, telah mengambil sikap yang sangat berbeda dengan kepemimpinan Konservatif, yang telah menjanjikan dukungan tegas bagi Israel.

Pemerintah Partai Buruh sendiri secara resmi mendukung pembentukan negara Palestina "pada waktu yang tepat" dan tidak secara sepihak.

Namun, kata-kata Soames memiliki bobot yang signifikan. Dia adalah tokoh terkemuka di lanskap politik Inggris, bukan hanya karena rekam jejaknya yang panjang dalam politik, tetapi juga karena sejarah keluarganya.

Kakek Soames, Winston Churchill, yang memimpin Inggris menuju kemenangan melawan Nazi dalam Perang Dunia Kedua, mungkin adalah tokoh yang paling dihormati dalam sejarah politik Inggris.

Pada Kamis malam di peluncuran The Britain Palestine Project, yang sebelumnya bernama Balfour Project, di mana Soames menjadi salah satu pelindungnya, bangsawan itu menggambarkan pengakuan Inggris atas negara Palestina sebagai "benar secara moral dan benar-benar sesuai dengan kepentingan nasional kita".

Soames berpendapat langkah tersebut dapat memainkan peran penting dalam menyelesaikan konflik.

"Dengan solusi dua negara yang mulai menjauh dan perundingan damai yang macet, pengakuan Inggris akan menggalang diplomasi dan mengirimkan pesan yang jelas bahwa status quo sama sekali tidak dapat diterima,” papar dia.

"Inggris harus memanfaatkan pengaruh diplomatik dan kekuatan pertemuannya untuk mendukung terwujudnya negara Palestina yang telah lama dijanjikan," tambah dia.

Bidan Kelahiran Israel

Soames mengatakan, "Kegagalan Inggris untuk mendukung upaya keanggotaan Palestina di PBB adalah salah pada prinsipnya dan telah merusak kredibilitas dan pengaruh Inggris di kawasan tersebut."

Dia lebih lanjut menunjuk pada peran historis Inggris di kawasan tersebut, dengan alasan hal itu memberikan tanggung jawab khusus kepada negara untuk bekerja menuju solusi dua negara.

Soames menggambarkan Inggris sebagai "bidan pada kelahiran Israel".

Deklarasi Balfour, yang dikeluarkan pada 2 November 1917, mengikat pemerintah Inggris untuk mendukung pembentukan rumah nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina, asalkan tidak ada yang dilakukan "untuk merugikan hak-hak sipil dan agama masyarakat non-Yahudi yang ada di Palestina".

Sebagai sekretaris kolonial, Winston Churchill ditugaskan pada tahun 1921 untuk melaksanakan Deklarasi Balfour.

Kemudian sebagai perdana menteri selama perang, dia mendorong pembentukan Israel dan ketika dia kembali sebagai perdana menteri pada tahun 1951, dia menjalankan kebijakan luar negeri yang sangat pro-Israel.

Cucunya, Soames, menunjukkan pada hari Kamis lalu bahwa hak-hak masyarakat non-Yahudi di Palestina yang diuraikan dalam deklarasi tersebut “jelas tidak ditegakkan, menciptakan ketidakadilan historis yang seharusnya sangat membebani kita di Inggris.”

"Inggris harus menegakkan standar yang sama, bukan standar ganda, kita tidak dapat memperjuangkan penentuan nasib sendiri dan kenegaraan bagi rakyat Ukraina sambil menolak hak yang sama bagi warga Palestina," pungkas dia.

Baca juga: Warga Gaza Hadapi Kengerian Baru, Netanyahu: Serangan Ini Hanya Permulaan