YERUSALEM - Otoritas Palestina mengecam Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump . Orang nomor satu di AS dinilai telah mengatur Serbia dan Kosovo untuk mendirikan kedutaan besar di Yerusalem guna memenuhi ambisi elektoralnya.

Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengumumkan normalisasi hubungan ekonomi Serbia dan Kosovo. Kesepakatan itu juga mencakup pemindahan kedutaan Serbia di Israel ke Yerusalem, dan Israel serta Kosovo sepakat untuk saling mengakui.

Pejabat tinggi PLO dan negosiator Palestina Saeb Erekat bereaksi dengan marah atas berita tersebut.(Baca juga: Para Seniman Arab Boikot UEA karena Normalisasi Hubungan dengan Israel )

"Pemerintahan Trump sekali lagi menunjukkan komitmen penuh mereka terhadap pelanggaran hukum internasional, resolusi PBB dan penolakan hak-hak Palestina dengan mendorong negara-negara untuk secara ilegal mengakui Yerusalem yang dianeksasi sebagai ibu kota Israel," kata Erakat.

"Palestina telah menjadi korban ambisi pemilu Presiden Trump, yang timnya akan mengambil tindakan apa pun, tidak peduli seberapa merusak perdamaian dan tatanan dunia berbasis aturan, untuk mencapai terpilih kembali," sambung Erakat seperti dikutip dari Times of Israel, Sabtu (5/9/2020).

Erakat menyerukan kepada Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam untuk memberikan sanksi kepada Kosovo dan Serbia. Ia menyerukan tindakan konkret terhadap mereka yang mendorong kejahatan dan pelanggaran terhadap tanah dan rakyat Palestina.(Baca juga: Lawan Boikot, Israel Danai Grup Kebencian Anti-Muslim Amerika )

Trump mengatakan Serbia telah berkomitmen untuk membuka kantor komersial di Yerusalem bulan ini dan memindahkan kedutaannya di sana pada Juli.

Keputusan Serbia untuk memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem sama dengan persetujuan Israel dan Amerika Serikat. Pemerintahan Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada akhir 2017 dan memindahkan kedutaan AS ke sana pada Mei 2018.

Secara keseluruhan, total empat negara sekarang mengakui Yerusalem yang diperebutkan sebagai ibu kota Israel, termasuk AS dan Guatemala. Palestina mengklaim Yerusalem Timur, yang direbut oleh Israel dalam perang Timur Tengah 1967, sebagai calon ibu kota mereka.

Sementara Kosovo, negara berpenduduk mayoritas Muslim, belum pernah mengakui Israel dan Israel juga tidak pernah mengakui Kosovo.(Baca juga: Bahrain Tolak Normalisasi dengan Israel Tanpa Negara Palestina Berdiri )

Pengumuman Gedung Putih memberi Trump kemenangan diplomatik menjelang pemilihan presiden AS pada November mendatang dan lebih jauh lagi mendorong pemerintahannya untuk meningkatkan kedudukan internasional Israel.