JAKARTA - Komisi I DPR menyayangkan kosongnya kursi Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Amerika Serikat. Kekosongan ini menjadi sorotan di tengah kebijakan tarif resiprokal Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang turut berimbas juga kepada Indonesia.

Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono menuturkan cukup lama kekosongan Dubes RI di AS. Bahkan, kekosongan terjadi sejak periode kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca juga: Duta Besar RI untuk Amerika Serikat Kosong 2 Tahun, Kemlu: Penunjukan Hak Prerogatif Presiden

Kekosongan perwakilan pemerintah Indonesia di Amerika Serikat sedikit banyak akan berpengaruh terhadap diplomasi antarnegara.

"Akan tetapi, bisa diatasi dengan secara rutin mengirim delegasi untuk melakukan negosiasi, pendekatan di berbagai macam level. Apakah itu militery diplomacy, economy diplomacy, culture diplomacy, fashion diplomacy, culinary diplomacy. Itu semua bisa dilakukan secara berbarengan sesuai kebutuhan yang ada," ujar Dave, Senin (7/4/2025).

Yang terpenting, komunikasi harus terus berjalan. Hanya saja, Dave memandang berkaitan dengan negosiasi mengenai tarif ini, itu hal yang berbeda dengan penempatan dubes di sana.

"Ini harus dilakukan secara khsusus, bukan saja instansi tapi juga dipimpin langsung oleh pejabat yang bisa langsung mengambil kebijakan secara eksekutif, apakah itu level menteri atau menko ataupun juga pejabat terkait lainnya yang dapat bernegosiasi langsung dengan tarif," ungkapnya.