JAKARTA - Pada 14 Maret 2025, para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS) memperkenalkan rancangan undang-undang (RUU) bipartisan baru yang bertujuan membongkar serta mencegah pengoperasian kantor polisi rahasia China di tanah Amerika.

RUU tersebut, yang didorong meningkatnya kekhawatiran atas campur tangan asing dan ancaman terhadap keamanan nasional AS, berupaya untuk memberlakukan tindakan yang lebih ketat untuk mengidentifikasi, menutup, dan menghukum mereka yang bertanggung jawab atas operasi rahasia ini.

Meningkatnya Kantor Polisi Rahasia

Mengutip dari Directus.gr, Rabu (9/4/2025), sejumlah laporan semakin menunjukkan bahwa Kementerian Keamanan Publik (MPS) China telah mengoperasikan "pusat layanan luar negeri" yang tidak sah di banyak negara, termasuk Amerika Serikat.

Baca Juga: AS Tangkap 2 Polisi Rahasia China di New York

Pos-pos terdepan ini, yang sering kali disamarkan sebagai pusat layanan budaya atau masyarakat, telah dikaitkan dengan upaya mengawasi, mengintimidasi, dan bahkan memaksa para pembangkang China, aktivis politik, dan individu yang kritis terhadap Partai Komunis China (CCP).

Investigasi oleh organisasi hak asasi manusia dan badan intelijen telah mengungkap bahwa apa yang disebut pusat layanan ini berfungsi sebagai cabang penegakan hukum ekstrayudisial, yang memungkinkan CCP untuk memperluas jangkauan represifnya di luar perbatasan China.

Tuduhan tersebut mencakup kampanye pelecehan terhadap orang buangan China, pemulangan paksa, dan pemantauan komunitas etnis China di negara asing.

RUU Bipartisan Baru

RUU baru ini, yang dipelopori para anggota Parlemen dari Partai Demokrat dan Partai Republik, mencerminkan konsensus yang berkembang bahwa AS harus mengambil tindakan tegas terhadap operasi pengaruh rahasia China.

RUU tersebut menyerukan penyelidikan menyeluruh terhadap kantor polisi rahasia yang diyakini beroperasi di AS. Badan-badan federal akan diminta untuk bekerja sama dengan penegak hukum negara bagian dan lokal untuk mengidentifikasi dan menutup operasi ini.

Setiap individu atau entitas yang ditemukan memfasilitasi operasi kantor polisi ini akan menghadapi tuntutan pidana berat, termasuk pelanggaran terkait spionase.

RUU tersebut akan memperkenalkan sanksi yang ditargetkan terhadap pejabat pemerintah China dan badan-badan yang bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan di luar negeri ini.

Para aktivis, pengungsi, dan pencari suaka China di AS akan menerima perlindungan tambahan terhadap ancaman dan intimidasi yang terkait dengan operasi Beijing.

Para anggota Parlemen AS berpendapat bahwa langkah-langkah ini diperlukan untuk menegakkan kedaulatan Amerika dan melindungi kebebasan sipil individu yang tinggal di AS, khususnya mereka yang berlatar belakang China yang mencari perlindungan dari pemerintahan otoriter CCP.

Baca Juga: Penyelidikan Kantor Polisi Rahasia China di Kanada Picu Kemarahan Beijing

Dukungan terhadap RUU tersebut datang dari kedua belah pihak, dengan anggota Parlemen menekankan perlunya mengekang campur tangan asing dalam urusan dalam negeri AS. Biro Investigasi Federal (FBI) dan Departemen Kehakiman telah menyelidiki dugaan aktivitas polisi rahasia yang terkait dengan China.

Direktur FBI Christopher Wray sebelumnya mengonfirmasi bahwa lembaga penegak hukum melacak operasi terlarang yang terkait dengan CCP, dengan alasan kekhawatiran atas penindasan transnasional.

Seperti yang diduga, China telah menolak tuduhan ini sebagai tidak berdasar, dengan mempertahankan bahwa pusat layanan luar negerinya ada semata-mata untuk membantu warga negara China dengan masalah administratif, seperti pembaruan paspor.

'Serangan Tak Beralasan'

Kementerian Luar Negeri China menyebut RUU terbaru ini sebagai "serangan tak beralasan" dan menuduh para anggota Parlemen AS mengobarkan sentimen anti-China.

Pengenalan RUU ini menambah lapisan ketegangan pada hubungan yang sudah tegang antara Washington dan Beijing. AS telah mengambil sikap yang semakin keras terhadap spionase, perang siber, dan pencurian kekayaan intelektual oleh China.

Menangani operasi polisi rahasia China merupakan front lain dalam persaingan geopolitik yang lebih luas. Jika disahkan, RUU tersebut dapat menyebabkan dampak diplomatik dan ekonomi lebih lanjut.

China sebelumnya telah membalas tindakan serupa AS dengan menjatuhkan sanksi kepada anggota Parlemen dan pejabat Amerika yang kritis terhadap CCP. Ada juga kemungkinan bahwa China dapat meningkatkan pembatasan terhadap bisnis dan warga negara Amerika yang beroperasi di dalam perbatasannya.

Terlepas dari risiko ini, anggota Parlemen AS tetap teguh, dengan alasan bahwa melawan operasi pengaruh rahasia China adalah masalah keamanan nasional dan hak asasi manusia.

Kehadiran kantor polisi rahasia China tidak hanya terjadi di Amerika Serikat. Beberapa negara, termasuk Kanada, Inggris, Jerman, dan Australia, telah melaporkan temuan serupa.

Negara-negara Eropa telah meluncurkan penyelidikan terhadap kantor-kantor polisi yang diduga sebagai tempat operasi China, dan beberapa pemerintah memerintahkan penutupan segera kantor-kantor tersebut.

Pada akhir tahun 2024, pemerintah Spanyol membubarkan kantor polisi China yang diduga beroperasi di Madrid, sementara Belanda mengusir para operator China yang dituduh menjalankan operasi rahasia serupa.

Dukungan Bipartisan

Tindakan internasional ini menandakan pengakuan yang semakin besar terhadap taktik CCP dan kemauan di antara negara-negara demokratis untuk melawan campur tangan asing dengan lebih agresif. RUU tersebut diharapkan akan melalui sidang komite sebelum diperdebatkan di DPR AS.

Mengingat dukungan bipartisan yang kuat, ada kemungkinan besar RUU tersebut akan lolos di DPR dan kemudian di Senat. Jika diberlakukan, RUU ini akan menjadi salah satu upaya legislatif paling signifikan untuk mengatasi operasi rahasia China di AS.

RUU ini akan menjadi kasus uji tentang bagaimana AS menangani campur tangan asing di era digital, di mana pengawasan, spionase dunia maya, dan operasi rahasia mengaburkan batas antara diplomasi dan peperangan.

Terungkapnya kantor polisi rahasia China di tanah AS telah memicu kekhawatiran serius atas keamanan nasional, hak asasi manusia, dan campur tangan asing. Dengan dukungan bipartisan, RUU baru ini menandai upaya penting untuk menjaga kedaulatan Amerika dan melindungi individu dari penganiayaan di luar hukum.

Saat Washington bergerak menghadapi operasi rahasia ini, dunia akan mengamati bagaimana AS mengarahkan pendekatannya yang halus namun tegas terhadap Beijing.

Perjuangan melawan pengawasan dan penindasan asing masih jauh dari selesai, tetapi dorongan legislatif ini menandakan langkah penting menuju perlawanan terhadap tindakan otoriter yang berlebihan di tanah Amerika.