JAKARTA - Rencana Presiden Prabowo Subianto mengevakuasi 1.000 warga Gaza , Palestina direspons anggota Komisi I DPR Yulius Setiarto. Menurut Yulius, rencana Presiden Prabowo patut mendapat apresiasi, tetapi tersebut harus tetap dalam koridor sikap Indonesia dalam penyelesaian masalah Palestina, yakni two-state solution.

"Sikap kemanusiaan Presiden Prabowo patut mendapat apresiasi, karena merupakan perwujudan dari ideologi kita, Pancasila," kata Yulius di Jakarta, Jumat (11/4/2025).

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa Indonesia siap menerima dan mengevakuasi warga Palestina yang menjadi korban perang di Gaza. Hal itu disampaikan Prabowo jelang lawatannya ke lima negara Timur Tengah di Pangkalan Udara TNI AU, Halim Perdanakusuma, Rabu (9/4/2025) dini hari. Indonesia siap mengirim pesawat untuk mengangkut mereka, asalkan mendapat restu dari semua pihak, termasuk negara-negara yang aktif membantu rakyat Gaza.

Baca Juga: Bahas Konflik Gaza dengan MBZ, Prabowo: Kita Mencari Upaya Perdamaian

Yulius mengatakan, sikap kemanusiaan Presiden Prabowo tersebut tetap harus dalam koridor sikap dasar Indonesia dalam penyelesaian masalah Palestina, yaitu berdirinya negara Palestina berdampingan dengan Israel. "Dukungan Indonesia bagi kemerdekaan Palestina adalah sikap kita yang tidak bisa ditawar atau dinegosiasikan," ujar anggota Fraksi PDIP ini.

Anggota DPR dari Dapil anggota DPR dari Dapil Banten III itu menekankan, sikap dasar Indonesia atas masalah Palestina penting diperhatikan, karena sekarang berkembang upaya dari Amerika Serikat (AS) dan Israel untuk "mengosongkan" Jalur Gaza dari warga Palestina supaya bisa dianeksasi atau diduduki oleh Israel. Padahal, Gaza merupakan wilayah yang seharusnya menjadi bagian dari nnegara Palestina yang diperjuangkan keberadaannya oleh Indonesia.

Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengungkapkan niat untuk memindahkan warga Palestina ke sejumlah negara di Timur Tengah dan Afrika. Sejak Israel berperang melawan Hamas di Gaza pada Oktober 2023, tercatat sekitar 50.800 warga Palestina tewas, dan sekitar 116.000 orang mengalami luka-luka. Sebagian besar korban cedera itu adalah anak-anak dan kaum perempuan. Namun, rencana itu ditolak hampir semua negara di dunia.

"Jangan sampai rencana Presiden Prabowo menampung warga Palestina korban agresi Israel itu dinilai sebagai bagian dari rencana AS dan Israel tersebut," kata Yulius.

Selain itu, lanjut Yulius, upaya kemanusiaan yang dilakukan Presiden Prabowo tidak boleh dikaitkan dengan masalah lain, khususnya upaya Indonesia dalam merespons pengenaan tarif impor 32% yang diterapkan AS terhadap barang dari Indonesia yang masuk ke AS.

Yulius juga menyarankan kepada publik agar tidak buru-buru merespons, baik pro maupun kontra, rencana Presiden tersebut. "Lebih baik kita tunggu penjelasan lebih lengkap dari Presiden. Selain itu, masyarakat lebih elok memberikan usulan-usulan konkret guna mempertajam dan mendudukkan rencana tersebut pada sikap dasar politik luar negeri negara kita yang bebas aktif," jelasnya.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa Indonesia siap menerima dan mengevakuasi warga Palestina yang menjadi korban perang di Gaza. Hal itu disampaikan Prabowo jelang lawatannya ke lima negara Timur Tengah di Pangkalan Udara TNI AU, Halim Perdanakusuma, Rabu (9/4/2025) dini hari.

Prabowo menyatakan, bahwa dirinya siap mengirimkan pesawat untuk mengevakuasi para korban, terutama mereka yang luka-luka, kena trauma, dan anak-anak yatim piatu. Prabowo memperkirakan, evakuasi gelombang pertama mencapai 1.000 orang. Evakuasi ini dilakukan dengan syarat semua pihak harus menyetujui hal ini.

"Mereka di sini hanya sementara sampai pulih kembali dan pada saat pulih dan sehat kembali, kondisi Gaza sudah memungkinkan mereka harus kembali ke daerah mereka asal. Saya kira itu sikap pemerintah Indonesia, untuk itu saya harus konsultasi dengan pemimpin daerah tersebut," jelasnya.

Dalam keterangan tertulis, Jumat (11/4/2025), Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menegaskan, "Sesuai arahan Presiden, keberadaan mereka di Indonesia bersifat sementara dan sama sekali tidak dimaksudkan untuk 'memindahkan' warga Palestina tersebut dari tanah airnya."

"Saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa Indonesia menolak setiap upaya yang akan merekolasi atau memindahkan warga Palestina dari tanah airnya. Setiap upaya yang mengubah 'demografi' Gaza merupakan pelanggaran hukum internasional."

Sugiono menerangkan, pemerintah Indonesia tengah melakukan konsultasi dengan berbagai negara, terutama dengan pemerintah Palestina. "Indonesia juga perlu memastikan bahwa semua langkah tersebut sepenuhnya dilakukan untuk kepentingan rakyat Palestina dan mendapat dukungan negara–negara di kawasan," katanya.