ALJIR - Pemerintah Aljazair mengusir 12 pejabat Prancis, memberi mereka waktu 48 jam mulai hari Senin untuk meninggalkan negara Afrika Utara tersebut.

Tindakan pengusiran itu menandai ketegangan terbaru antara Prancis dan negara bekas jajahannya tersebut.

Pemerintah Aljazair menyalahkan Menteri Dalam Negeri Prancis Bruno Retailleau atas munculnya kembali ketegangan kedua negara.

Baca Juga: Aljazair Tolak Wilayah Udaranya Digunakan Prancis Buat Operasi Militer di Niger

Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Aljazair mengonfirmasi bahwa ke-12 pejabat Prancis tersebut dinyatakan sebagai persona non grata setelah penangkapan seorang pejabat konsuler Aljazair di Prancis—yang dianggapnya sebagai "tindakan keji".

"Ini merupakan konsekuensi dari sikap negatif, menyedihkan, dan terus-menerus dari menteri dalam negeri Prancis terhadap Aljazair," bunyi pernyataan kementerian tersebut, seperti dikutip AFP, Selasa (15/4/2025).

Menteri Luar Negeri Jean-Noel Barrot mengonfirmasi bahwa Aljazair telah meminta 12 pejabat Paris untuk meninggalkan negara itu dalam waktu 48 jam, seraya menambahkan bahwa hal itu terkait dengan penangkapan tiga warga negara Aljazair di Prancis.

"Saya meminta otoritas Aljazair untuk menghentikan tindakan pengusiran ini...jika keputusan untuk memulangkan pejabat kami dipertahankan, kami tidak punya pilihan lain selain segera menanggapi," kata Barrot.

Ke-12 orang tersebut termasuk beberapa anggota Kementerian Dalam Negeri Prancis, kata sumber diplomatik kepada AFP.

Pada hari Jumat, jaksa penuntut Prancis mendakwa tiga warga negara Aljazair, termasuk seorang pejabat konsuler, atas dugaan keterlibatan dalam penculikan seorang influencer Aljazair, Amir Boukhors, pada bulan April 2024 di pinggiran kota Paris.