JAKARTA - Kementerian Pertahanan ( Kemhan ) hingga saat ini masih mengkaji tindak lanjut pembelian pesawat jet tempur mutakhir F-15EX. Selama belum ada kontrak pembelian yang ditandatangani, maka belum ada keterikatan untuk membeli pesawat tempur canggih buatan produsen pesawat Amerika Serikat, Boeing, tersebut.

Kepala Biro Infohan Setjen Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang mengungkapkan pembelian alutsista harus dikalkulasi secara cermat terkait dengan unit yang akan dibeli dan kebutuhannya agar selaras dengan kekuatan keuangan negara. Terlebih lagi, kondisi geopolitik dan geoekonomi dunia saat ini yang tengah dalam situasi tidak ideal sehingga pemerintah perlu ada penyesuaian anggaran.

‘’Kementerian Pertahanan ada pada posisi mendukung keputusan pemerintah. Kembali lagi nanti keputusan ada di pemerintah pusat dan Kementerian keuangan,” papar Frega dalam webinar “Kamu Bertanya, Kemhan Menjawab” yang diselenggarakan Indonesia Strategic and Defence Studies (ISDS) di Jakarta, Kamis (17/4/2025).

Baca juga: Akuisisi F-15EX, Jalan Terang Menuju Supremasi-Superioritas Udara

Selain itu, proses pembelian pesawat jet tempur seperti F-15EX dari Boeing itu sifatnya adalah pembiayaan multiyears yang bisa memakan waktu 6 hingga 7 tahun.

“Selama belum ada kontrak yang ditandatangani, kita belum ada keterikatan untuk membeli dan tentunya dengan kondisi saat ini proses masih berjalan, walau dari pemberitaan sempat ada penandatanganan MoU,” kata jenderal bintang satu ini.

Baca juga: Meski Bayar Nyicil, Prabowo Ingin Indonesia Punya Jet Tempur F-15EX

Meski begitu, Frega meyakinkan kebijakan efisiensi anggaran yang sedang dijalankan oleh pemerintah tidak akan berpengaruh pada upaya untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah dengan sumber daya yang ada.

Seperti diberitakan, Boeing Company mendorong agar Presiden Prabowo Subianto segera menindaklanjuti penandatanganan nota kesepahaman (MoU) pembelian jet tempur F-15 yang diteken di The Boeing Company, St Louis, Missouri, Amerika Serikat (AS) pada Agustus 2023 saat Prabowo menjabat sebagai Menteri Pertahanan.

Semula, Indonesia diproyeksikan memboyong 36 unit jet F-15. Namun, kini kabar terbaru Indonesia hanya akan mengakuisi 24 unit. Nominal kontrak per unit lebih dari USD100 juta atau sekitar Rp1,68 triliun.



Sedikit gambaran, jet tempur ini F-15EX memiliki banyak keunggulan. Salah satunya, F-15EX dapat membawa muatan hingga 29.500 pound (sekitar 13.380 kilogram). Karena itu, jet tempur canggih ini bisa mengangkut lebih banyak senjata dibandingkan generasi lama. Struktur pesawat F-15EX juga dibuat lebih kuat untuk penggunaan hingga 20.000 jam terbang.

Di samping itu, F-15EX merupakan versi paling canggih dari F-15. Pesawat tempur ini dapat mengangkut berbagai macam senjata dari rudal udara-ke-udara jarak menengah sampai jarak jauh, bom hingga bisa dilengkapi juga dengan senjata mesin. Selain itu, jet tempur ini juga dibenamkan sistem radar canggih AN/APG-82 Raytheon Technologies yang membuat pesawat dapat melacak target dengan akurasi yang tinggi.

Webinar yang dimoderatori Co-Founder ISDS, Erik Purnama Putra ini berlangsung selama 60 menit dengan format tanya jawab secara langsung antara peserta dengan Brigjen Frega Wenas. Selain seputar jet tempur F-15EX, banyak tema-tema menarik yang muncul dalam webinar tersebut, yakni kemungkinan rencana penerapan wajib militer di Indonesia, situasi keamanan di Papua, kolaborasi memperluas teknologi drone, keamanan siber, hingga rudal balistik antara Indonesia dan Qatar, keunggulan industri pertahanan dalam negeri yang tidak kalah dengan negara lain, dan lain sebagainya.

Menurut CEO ISDS Dwi Sasongko, webinar merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh lembaganya untuk meningkatkan komunikasi antara Masyarakat dengan instansi-instansi pemerintah terkait isu pertahanan. Dia berharap, event seperti ini dapat menjadi jembatan komunikasi yang baik terkait isu-isu pertahanan di Indonesia.

"Kami melihat perlu adanya dialog antara masyarakat dengan pihak Kementerian Pertahanan secara langsung terkait isu-isu pertahanan," ujar Dwi yang juga Co-Founder ISDS ini.

Webinar ini diikuti ratusan peserta dari berbagai kalangan, di antaranya dari mahasiswa, dosen, aktivis, pemerhati isu pertahanan, masyarakat umum, hingga awak media.