ANKARA - Turki telah menghancurkan hampir 121 kilometer terowongan di Suriah utara, dekat perbatasan Turki, sebagai bagian dari operasi militer yang sedang berlangsung.

Data itu diungkap Kementerian Pertahanan Nasional (Kemhan) Turki pada Kamis (17/4/2025), dilansir Anadolu Agency.

Dalam pengarahan di ibu kota, Ankara, juru bicara Kemhan Turki Zeki Akturk mengatakan kepada wartawan bahwa berbagai upaya sedang dilakukan untuk membangun perdamaian, keamanan, dan stabilitas yang langgeng di zona operasi Turki di Suriah, serta untuk memfasilitasi pemulangan warga Suriah dengan aman ke lingkungan yang aman.

Dalam konteks ini, Akturk mengatakan, “Sebagai bagian dari operasi penghancuran terowongan yang dimulai pada tanggal 8 Januari 2025, hampir 66 kilometer terowongan telah dihancurkan di wilayah Tel Rifat dan 55 kilometer di wilayah Manbij.”

Terowongan tersebut diyakini telah digunakan kelompok teroris di wilayah tersebut.

“Upaya untuk mendeteksi dan menghancurkan ranjau, alat peledak rakitan, dan terowongan di wilayah tersebut terus berlanjut tanpa henti,” imbuh dia.

Pasukan Turki telah dikerahkan di wilayah perbatasan Suriah utara untuk mencegah terbentuknya koridor teroris yang akan mengancam keamanan Turki dan keselamatan penduduk setempat.

Akturk lebih lanjut mengatakan 1.465 orang telah ditangkap saat mencoba menyeberangi perbatasan secara ilegal sejak awal tahun, sementara 23.709 orang lainnya dicegah menyeberang.

Konflik Turki dan Israel di Suriah

Mengenai pembahasan mekanisme de-konflik antara Turki dan Israel di Suriah, sumber Kementerian menekankan hal ini bukan merupakan normalisasi hubungan.

“Mekanisme non-konflik antara Turki dan Israel bukanlah bentuk normalisasi,” ungkap sumber tersebut. “Ini adalah struktur komunikasi dan koordinasi yang ditujukan untuk mencegah konflik langsung antara kedua negara, memastikan kegiatan militer di Suriah dilakukan dengan aman dan terkendali, serta menghindari insiden yang tidak diinginkan.”

Terkait pengumuman terbaru Yunani mengenai Rencana Tata Ruang Laut di Mediterania Timur dan Laut Aegea, Kementerian mengutuk tindakan tersebut, menyebutnya ilegal dan bertentangan dengan hukum internasional.

Kementerian menekankan pembagian zona maritim yang adil dan legal di wilayah tersebut hanya dapat dicapai melalui dialog dan niat baik bersama, serta menolak tindakan Yunani yang mengabaikan sengketa yang sedang berlangsung.

Baca juga: Bangsa di Balik Jeruji Besi: Mengapa Israel Penjarakan 10.000 Warga Palestina?