RAMALLAH - Presiden Otoritas Palestina (PA) Mahmoud Abbas menunjuk orang kepercayaannya, Hussein al-Sheikh, sebagai wakilnya dan calon penggantinya pada hari Sabtu.

Penunjukkan suksesor ini baru pertama kali dilakukan Abbas setelah dia berkuasa sebagai presiden PA pada 2004 atau selama 21 tahun.

Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) mengumumkan keputusan Abbas tersebut, yang menurut mereka merupakan langkah untuk meredakan keraguan internasional atas kepemimpinan Palestina.

Baca Juga: Mahmoud Abbas Minta Hamas Serahkan Gaza dan Senjata kepada Otoritas Palestina, Serta Lepaskan Sandera Israel

“Presiden Palestina Mahmud Abbas menunjuk Hussein al-Sheikh sebagai wakil (wakil presiden) pimpinan PLO,” kata seorang anggota komite eksekutif organisasi tersebut, Wasel Abu Yousef, kepada AFP, Minggu (27/4/2025).

Abbas (89) telah memimpin PLO dan PA sejak kematian pemimpin veteran Yasser Arafat pada tahun 2004 tetapi dia telah bertahun-tahun menolak reformasi internal termasuk penunjukan pengganti.

Sheikh, lahir pada tahun 1960, adalah seorang veteran Fatah, faksi utama PLO yang didirikan oleh Arafat dan sekarang dipimpin oleh Abbas.

Dia secara luas dipandang sebagai seorang pragmatis dengan hubungan yang sangat dekat dengan Israel.

Dia diangkat menjadi wakil presiden PLO setelah komite eksekutif organisasi menyetujui pencalonannya oleh Abbas, kata PLO dalam sebuah pernyataan.

Reformasi PA, yang menjalankan otonomi terbatas di Tepi Barat yang diduduki Israel, telah menjadi prioritas bagi Amerika Serikat dan monarki Teluk yang berharap badan tersebut dapat memainkan peran utama dalam menyelesaikan konflik Israel-Palestina.

Tekanan untuk melakukan reformasi telah meningkat sejak dimulainya perang di Gaza, di mana Hamas, saingan utama PLO di Palestina, telah berperang melawan Israel selama lebih dari 18 bulan, meninggalkan wilayah yang kecil dan padat itu dalam reruntuhan.

Amerika Serikat telah mempromosikan gagasan tentang pemerintahan PA yang direformasi di Gaza setelah perang. Monarki Teluk, yang dipandang sebagai sumber pendanaan yang paling mungkin untuk rekonstruksi di Gaza setelah perang, juga menginginkan reformasi besar-besaran terhadap badan tersebut.

Tujuan Israel yang dinyatakan di Gaza adalah penghancuran Hamas tetapi juga telah mengesampingkan pemberian peran apa pun kepada PA dalam pemerintahan di sana.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah mengatakan bahwa dia menentang pembentukan Negara Palestina.

Hamas, yang menganut ideologi Islam militan, telah menguasai Gaza sejak 2007 ketika mengalahkan PA dalam perang saudara singkat setelah memenangkan pemilihan umum tahun sebelumnya. Hamas juga memiliki pengaruh besar di Tepi Barat.

Pada pertemuan Dewan Pusat PLO pada hari Rabu dan Kamis yang menyetujui posisi wakil presiden tanpa menunjuk orang yang ditunjuk, Abbas menyampaikan seruannya yang paling jelas agar Hamas melucuti senjata dan menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab kendali Gaza kepada PA.

Korupsi yang meluas, kurangnya kemajuan menuju negara merdeka, dan meningkatnya serangan militer Israel di Tepi Barat telah merusak popularitas PA di antara banyak warga Palestina.

Badan tersebut telah dikendalikan oleh Fatah sejak dibentuk dalam Perjanjian Oslo dengan Israel pada tahun 1993 dan terakhir kali menyelenggarakan pemilihan parlemen pada tahun 2005.

Sheikh, yang dipenjara oleh Israel karena aktivitasnya menentang pendudukan selama periode 1978-1989, telah bekerja sebagai kontak utama PA yang berhubungan dengan pemerintah Israel di bawah Abbas dan menjadi utusannya dalam kunjungan ke negara-negara besar dunia.