RIAU - Kementerian Koordinator Bidang Hukum dan Keamanan ( Kemenko Polkam ) menggelar Apel Kesiapsiagaan Penanganan Karhutla Nasional 2025. Kegiatan tersebut digelar Pekanbaru, Riau pada hari ini Selasa (29/4/2025).

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih dari Presiden Prabowo Subianto atas kerja keras seluruh jajaran dalam mecegah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

“Bapak Presiden Prabowo Subianto berpesan kepada kita semua untuk terus mempertahankan capaian selama ini. Bapak Presiden juga memberikan perhatian yang sangat besar terhadap isu kebakaran hutan yang berdampak pada geopolitik kawasan,” katanya.

Baca juga: Menko Polkam Bentuk Desk Penanganan Karhutla dan Pelindungan Pekerja Migran

Jenderal Purnawirawan Polri yang akrab disapa BG ini menegaskan, sebagai upaya memperkuat kesiapsiagaan nasional, pemerintah telah membentuk Desk Koordinasi Penanganan Karhutla pada 13 Maret 2025. Desk Karhutla di bawah koordinasi Kemenko Polkam ini dipimpin secara lintas sektor oleh Kepala BNPB, Menteri Kehutanan, Panglima TNI, Kapolri, dan Menteri Lingkungan Hidup.

“Pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, kementerian/lembaga, dan swasta bersatu serta bergerak dalam satu tujuan yakni menekan angka kebakaran hutan dan lahan hingga ke titik minimal, bahkan ke arah zero karhutla,” katanya.

Baca juga: Deretan Dirreskrimsus yang Dimutasi Kapolri pada Maret 2025, Ini Daftar Namanya

Berdasarkan data BMKG yang juga terintegrasi dengan data satelit Kemenhut dan BNPB, musim kemarau tahun ini akan dimulai secara bertahap per wilayah mulai April hingga September 2025. Sementara berdasarkan data satelit Terra Aqua NASA, terdapat 144 titik api dengan confidence level tinggi.

Selain itu, berdasarkan data lapangan, terdapat 97 kejadian karhutla hingga 17 April 2025, dan khusus di Riau, terdapat 80 hektare darurat karhutla. BG menyebut wilayah yang sejauh ini tercatat mengalami kebakaran lahan yakni di Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.

“Sebagai langkah strategi dan penguatan, pemerintah, swasta, dan masyarakat harus bergotong royong, bahu-membahu, dan bekerja sama untuk meningkatkan mitigasi dan mencegah terjadinya karhutla,” ucapnya.

Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) ini menyebut, mitigasi dan pencegahan dapat dilakukan sedini mungkin, termasuk dengan melakukan modifikasi cuaca hujan per 1 Mei, water bombing, heli patroli, mengisi embung-embung, parit-parit, kanal-kanal, serta mempertahankan tinggi muka air di lahan gambut.

“Kepada para gubernur, wali kota, dan bupati segera menyiapkan seluruh stakeholders di wilayahnya, termasuk koordinasi dengan BNPB dan Kementerian Kehutanan,” katanya.

Sedangkan, kepada perusahaan pemegang konsesi hutan, perkebunan, maupun pertambangan agar mematuhi dan menjalankan kewajibannya dalam melakukan pengawasan dan pencegahan.

“Kepada masyarakat peduli api, kelurahan tangguh bencana, Taruna Siaga Bencana (Tagana), PMI, mahasiswa, pramuka, dan kelompok tani agar terus berpartisipasi aktif melaporkan titik api,” katanya.

BG menegaskan komitmen Indonesia terhadap kesepakatan ASEAN seperti AA-THP (ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution) dan ACC-THPC (ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control) harus terus ditegakkan. Belajar dari pengalaman negara lain, di Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan, bahwa akibat perubahan iklim, dampak kebakaran hutan ini sangat luar biasa.

“Pada apel kesiapsiagaan hari ini, mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia mampu mengelola sumber daya alam hutan dan lahannya dengan baik. Mari kita tunjukkan bahwa kita bisa menjadi teladan dalam pengelolaan hutan dan lahan,” katanya.

BG mengajak kepada semua kalangan untuk bersama-sama menjaga hutan dan nama baik bangsa Indonesia di mata dunia. “Mari kita jaga hutan kita, lindungi rakyat kita, dan jaga nama baik bangsa di mata dunia. Mari kita tunjukkan bahwa Indonesia mampu mengelola sumber daya alamnya dengan baik dan bertanggung jawab,” katanya.