JAKARTA - Wacana untuk mengubah status pengemudi ojek online (ojol) dari mitra menjadi karyawan tetap terus bergulir. Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) mengusulkan agar ojol dijadikan karyawan tetap, dengan harapan dapat memberikan jaminan sosial dan hak-hak lainnya. Dengan status karyawan tetap, pengemudi ojol diharapkan memperoleh perlindungan yang lebih baik, seperti tunjangan kesehatan, asuransi, dan jaminan pensiun yang selama ini belum sepenuhnya mereka dapatkan.

Namun, di sisi lain, terdapat kekhawatiran bahwa perubahan status ini justru dapat merugikan banyak pihak. Beberapa pihak menilai bahwa perubahan ini dapat berdampak negatif terhadap industri ojol dan ekonomi digital secara keseluruhan.

Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, mengingatkan, jika kebijakan ini diterapkan, perlu dipertimbangkan apakah struktur gaji tetap akan menciptakan insentif yang memadai bagi pengemudi.

"Dengan model fleksibel yang ada sekarang, pengemudi dapat bekerja sesuai dengan permintaan pasar dan mendapatkan penghasilan yang bervariasi," ujar dia dalam keterangannya, Jumat (2/5).

"Jika diubah menjadi pekerja tetap, jumlah pekerjaan yang dapat diambil akan terbatas, yang mungkin akan merugikan mereka yang bergantung pada penghasilan lebih tinggi saat jam sibuk."

Baca Juga: THR Ojol 2025 Kapan Cair? Segini Kisaran Nominalnya

Sementara, Ekonom Senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin mengusulkan agar kebijakan ini dipertimbangkan dengan hati-hati. Menurutnya, kebijakan harus dilihat dari berbagai aspek, tidak hanya dari sisi perlindungan sosial tetapi juga terhadap industri.

"Jika status pengemudi diubah, bisa jadi banyak orang yang menginginkan pekerjaan fleksibel dengan pendapatan harian akan kehilangan kesempatan," ungkapnya.

Chief of Public Affairs Grab Indonesia, Tirza Munusamy, menambahkan kebijakan ini dapat merugikan ekosistem transportasi digital yang telah terbentuk.

"Jika pengemudi menjadi karyawan, maka akan ada seleksi, kuota, dan pembatasan jam kerja. Saat ini, siapa pun bisa mendaftar dan langsung bekerja tanpa batasan waktu," jelasnya.

"Jika kita ubah semuanya jadi karyawan, barrier to entry akan naik. Hanya sebagian orang yang akan bisa bekerja, sementara jutaan yang lain kehilangan akses untuk mencari nafkah."

Direktur Eksekutif Modantara, Agung Yudha, menekankan pentingnya melihat kebijakan ini dari perspektif keberlanjutan industri serta akses masyarakat terhadap pekerjaan.

"Menjadikan pengemudi ojol sebagai pekerja tetap dapat mengubah keseimbangan yang sudah ada antara fleksibilitas kerja dan akses ekonomi. Jika status mereka berubah, sektor ini akan kehilangan karakter inklusivitas yang membuatnya dapat diakses oleh hampir semua orang," ujarnya.

Baca Juga: 3 Fakta Kabar RS Sardjito Yogyakarta Beri THR Nakes Hanya 30%

Head of Center Digital Economy and SMEs Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Izzudin Al Farras berpendapat, sebagai jalan tengah yang memungkinkan para pengemudi untuk tetap mempertahankan fleksibilitas kerja sambil mendapatkan keuntungan dari berbagai program UMKM.

"Jika aspek tentang kerangka kebijakan yang memastikan bahwa pengemudi ojol harus terdaftar sebagai UMKM itu ada, maka ini membuka kesempatan bagi pengemudi untuk mendapatkan benefit sebagai pelaku usaha, misalnya terkait pelatihan literasi keuangan dan literasi digital," jelasnya.