JAKARTA - Partai Demokrat menyatakan akan ikut suara mayoritas fraksi partai politik terkait rencana pembahasan Revisi Undang-Undang ( RUU) tentang Perampasan Aset . RUU ini mendapat dukungan dari Presiden Prabowo Subianto untuk segera dibahas.

Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menyebut partainya tentu akan mempelajari terkait RUU Perampasan Aset. Di sisi lain, menurut dia, RUU ini butuh adanya kesepakatan bersama untuk menentukan pembahasannya.

"Kita tunggu arahan dan kemudian bagaimana teman-teman yang leading di DPR. Kami ini kan makmum aja kalau di DPR," kata Herzaky kepada wartawan, Sabtu (3/5/2025).

Kendati demikian, kata dia, jika RUU ini baik untuk kepentingan masyarakat, tentunya Fraksi Partai Demokrat akan mendukung pembahasan ini. Terlebih, Presiden Prabowo Subianto juga telah menyampaikan dukungannya.

"Kami sebagai bagian dari pemerintah di kabinet pak Prabowo tentu mendukung penuh langkah Pak Prabowo," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam pemberantasan korupsi hingga ke akar-akarnya.

"Saya mendukung Undang-Undang Perampasan Aset. Enak aja, sudah nyolong enggak mau kembalikan aset. Gua tarik ajalah itu," kata Prabowo dalam perayaan Hari Buruh Internasional atau May Day di Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/5/2025).

Baca juga: Menko Yusril: Aset Hasil Korupsi Harus Dirampas

Ia mengaku heran ada di Indonesia ada demo yang mendukung para koruptor. "Gua heran di Indonesia ada demo mendukung koruptor," katanya.