ISLAMABAD - Asif Ali Zardari adalah tokoh politik penting di Pakistan yang pernah menjabat sebagai Presiden Republik Islam Pakistan dari tahun 2008 hingga 2013.

Dia kembali menjabat sebagai Presiden Pakistan sejak 10 Maret 2024. Ini adalah masa jabatan keduanya setelah sebelumnya memimpin negara tersebut dari 2008 hingga 2013.

Zardari dikenal luas sebagai suami dari Benazir Bhutto, mantan Perdana Menteri Pakistan yang dibunuh pada tahun 2007, dan sebagai figur yang memimpin Partai Rakyat Pakistan (Pakistan Peoples Party/PPP) setelah kematian istrinya.

Perjalanan hidup dan karier politik Zardari penuh dengan dinamika: dari pernikahan yang mendongkrak posisinya dalam politik, hingga tuduhan korupsi dan kekuasaan sebagai kepala negara.

Berikut ini profil, latar belakang keluarga, peran politik, kontroversi, serta pengaruhnya dalam lanskap politik Pakistan.

Kehidupan Awal

Asif Ali Zardari lahir pada tanggal 26 Juli 1955 di Karachi, Pakistan, dalam keluarga kaya pemilik tanah (feudalis) yang berasal dari Nawabshah, provinsi Sindh.

Ayahnya, Hakim Ali Zardari, adalah seorang politisi dan pengusaha terkemuka. Zardari berasal dari komunitas Sindhi, etnis utama di wilayah selatan Pakistan.

Ia menyelesaikan pendidikan dasarnya di Karachi Grammar School dan kemudian bersekolah di St. Patrick’s High School, Karachi.

Untuk pendidikan tinggi, ia sempat menempuh studi di London, meskipun ada kontroversi seputar kredibilitas pendidikan tingginya, dan tidak ada catatan resmi yang jelas mengenai gelar akademis yang berhasil ia selesaikan.

Sejak muda, Zardari dikenal sebagai sosok flamboyan dan gemar kegiatan sosial serta olahraga, khususnya polo.

Ia berasal dari latar belakang keluarga elite yang memberikan akses terhadap jejaring sosial dan politik tingkat tinggi di Pakistan.

Pernikahan dengan Benazir Bhutto dan Awal Karier Politik

Langkah besar Zardari ke dunia politik terjadi pada tahun 1987, ketika ia menikahi Benazir Bhutto, putri dari mantan Perdana Menteri Zulfikar Ali Bhutto.

Benazir sendiri merupakan figur penting dalam politik Pakistan dan menjadi perempuan pertama yang memimpin negara mayoritas Muslim.

Pernikahan ini mempererat hubungan antara dua keluarga berpengaruh di Sindh, dan membuka jalan bagi Zardari untuk masuk ke kancah politik nasional.

Namun, sejak awal, ia dicurigai sebagai "pendatang baru" yang memperoleh kekuasaan melalui hubungan keluarga, bukan karena pengalaman atau kapabilitas politik.

Ketika Benazir Bhutto menjabat sebagai Perdana Menteri (1988–1990 dan 1993–1996), Zardari memainkan peran penting di belakang layar.

Ia menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Investasi pada masa pemerintahan kedua Benazir.

Namun, banyak pengamat menganggap Zardari menggunakan posisi dan pengaruhnya untuk mendapatkan keuntungan pribadi, pandangan yang kelak akan membayangi seluruh karier politiknya.

Tuduhan Korupsi dan Masa Penahanan

Julukan "Mr. 10 Percent" mulai menempel pada Zardari selama masa pemerintahan Benazir, sebagai sindiran atas dugaan bahwa ia meminta komisi 10% dari setiap proyek pemerintah.

Ia dan Benazir menghadapi berbagai tuduhan korupsi, baik di Pakistan maupun di luar negeri (terutama Swiss dan Inggris).

Tuduhan ini mencakup penyalahgunaan kekuasaan, suap, penyelewengan dana publik, dan pencucian uang.

Setelah Benazir Bhutto digulingkan dari kekuasaan pada tahun 1996, Zardari ditangkap dan dipenjara. Ia menghabiskan sekitar 11 tahun di penjara antara 1996 dan 2004, meskipun tidak pernah terbukti bersalah secara sah dalam banyak tuduhan tersebut.

Pendukungnya menyatakan Zardari adalah korban dari persekusi politik yang dilakukan rezim Nawaz Sharif dan militer.

Selama di penjara, ia mengaku mengalami penyiksaan dan isolasi yang berat. Namun, selama itu pula ia berhasil mempertahankan peran politiknya dan terus memperkuat posisinya dalam PPP.

Kematian Benazir Bhutto dan Kenaikan ke Puncak Kekuasaan

Pada 27 Desember 2007, Benazir Bhutto dibunuh dalam serangan bunuh diri di Rawalpindi setelah kembali dari pengasingan.

Kematian ini menciptakan kekosongan kepemimpinan dalam PPP. Dalam keputusan yang mengejutkan, Asif Ali Zardari mengambil alih kendali partai bersama putranya, Bilawal Bhutto Zardari.

Bilawal dinyatakan sebagai Ketua PPP, tetapi karena masih sangat muda, Zardari secara de facto menjadi pengendali utama partai.

Kematiannya membawa gelombang simpati yang besar untuk PPP dalam pemilu legislatif 2008. PPP menang dan membentuk pemerintahan koalisi.

Presiden saat itu, Pervez Musharraf, semakin kehilangan kekuasaan, dan pada akhirnya mengundurkan diri pada Agustus 2008. Pada September 2008, Asif Ali Zardari terpilih sebagai Presiden Pakistan.

Presiden Pakistan (2008–2013)

Sebagai Presiden ke-11 Pakistan, Zardari mengambil alih posisi pada saat negara berada dalam krisis yang mendalam: perang melawan teror, ketegangan sipil, krisis ekonomi, serta hubungan yang retak dengan militer dan yudikatif.

Beberapa pencapaian dan tantangan penting selama masa kepemimpinannya meliputi:

1. Amandemen ke-18 Konstitusi

Pada 2010, Zardari menyetujui amandemen konstitusi yang mengurangi kekuasaan presiden dan mengembalikannya kepada parlemen dan perdana menteri.

Ini dipandang sebagai langkah positif dalam memperkuat demokrasi parlementer di Pakistan, karena sebelumnya presiden memiliki kekuasaan yang luas untuk membubarkan parlemen.

2. Hubungan Sipil-Militer

Zardari berusaha menjaga keseimbangan dengan militer Pakistan, tetapi sering mengalami ketegangan.

Dalam sejarah Pakistan, militer memiliki pengaruh besar atas politik domestik dan kebijakan luar negeri, terutama dalam isu keamanan dan hubungan dengan India dan Afghanistan.

Zardari berusaha membangun supremasi sipil, tetapi kerap dibayangi oleh intervensi militer dalam pengambilan keputusan strategis.

3. Hubungan Luar Negeri

Zardari mencoba meningkatkan hubungan dengan negara-negara Barat, termasuk Amerika Serikat, dengan memberikan kerja sama dalam perang melawan terorisme.

Namun, hubungan ini mengalami guncangan besar, terutama setelah serangan pasukan AS yang menewaskan Osama bin Laden di Abbottabad tahun 2011.

Operasi itu dilakukan tanpa pemberitahuan kepada otoritas Pakistan, yang dianggap merendahkan kedaulatan negara.

4. Ekonomi dan Bencana Alam

Zardari memimpin Pakistan di tengah krisis ekonomi dan inflasi yang tinggi. Pemerintahannya menghadapi banyak kritik karena tidak mampu mengendalikan beban ekonomi rakyat.

Selain itu, Pakistan mengalami bencana banjir besar tahun 2010, yang menenggelamkan sekitar sepertiga negara dan membuat jutaan orang mengungsi.

Penanganan pemerintah dianggap lambat dan tidak efektif.

Kontroversi dan Kritik

Sepanjang kariernya, Zardari terus dikepung kontroversi, terutama terkait tuduhan korupsi. Meskipun tidak pernah divonis secara hukum, banyak pihak menganggap ia menggunakan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri dan keluarganya.

Beberapa skandal besar yang mencoreng reputasinya: Tuduhan pencucian uang melalui rekening bank di Swiss. Kepemilikan properti mewah di luar negeri (termasuk real estate di Prancis dan Inggris). Keterlibatan dalam penunjukan pejabat tinggi berdasarkan kesetiaan politik, bukan kompetensi.

Kehidupan Pribadi dan Keluarga

Zardari memiliki tiga anak dengan Benazir Bhutto: Bilawal, Bakhtawar, dan Aseefa. Putranya, Bilawal, kini menjadi Ketua PPP dan aktif dalam politik nasional, mengikuti jejak kedua orang tuanya.

Zardari dikenal sangat protektif terhadap anak-anaknya, terutama setelah kematian Benazir.

Setelah masa kepresidenan berakhir, Zardari tetap menjadi tokoh penting di PPP dan di parlemen.

Ia beberapa kali menjalani perawatan medis di luar negeri dan tetap menjadi pusat perhatian dalam isu-isu politik Pakistan, baik sebagai simbol warisan Bhutto maupun sebagai tokoh kontroversial.

Dunia Politik

Keterlibatan Zardari dalam politik Pakistan sangat kompleks. Bagi pendukungnya, ia adalah pemimpin yang membawa stabilitas di masa krisis, memperkuat institusi sipil, dan menunjukkan komitmen terhadap demokrasi.

Ia juga dikenal sebagai tokoh yang mampu membentuk koalisi dan menjaga PPP tetap relevan dalam politik Pakistan.

Namun, bagi para pengkritiknya, Zardari adalah simbol dari oligarki politik, nepotisme, dan korupsi yang merusak fondasi demokrasi Pakistan.

Ia dianggap sebagai perwujudan elite politik yang memanfaatkan kekuasaan untuk keuntungan pribadi.

Terpilih Lagi sebagai Presiden Pakistan

Zardari terpilih dalam pemilihan presiden tidak langsung yang diadakan pada 9 Maret 2024. Ia memperoleh 411 suara dari parlemen dan majelis provinsi, mengalahkan kandidat oposisi Mahmood Khan Achakzai yang didukung aliansi Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI).

Kemenangan Zardari didukung koalisi partai penguasa, termasuk Pakistan People's Party (PPP) yang ia pimpin dan Pakistan Muslim League-Nawaz (PML-N) yang dipimpin Shehbaz Sharif.

Koalisi ini terbentuk setelah pemilu parlemen Februari 2024 yang penuh kontroversi dan tuduhan kecurangan.

Peran dan Tantangan sebagai Presiden

Meskipun jabatan presiden di Pakistan bersifat seremonial, Zardari diharapkan memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas politik dan memfasilitasi kerja sama antarpartai dalam koalisi pemerintahan.

Sebagai kepala negara, ia juga bertanggung jawab atas hubungan luar negeri dan menjadi simbol persatuan nasional.

Sejak menjabat kembali, Zardari menghadapi berbagai tantangan, termasuk ketegangan dengan India terkait insiden di Kashmir dan serangan terhadap warga negara China di Pakistan.

Ia telah melakukan kunjungan kenegaraan ke China dan bertemu Presiden Xi Jinping untuk memperkuat hubungan bilateral dan menegaskan komitmen Pakistan terhadap proyek-proyek strategis seperti Koridor Ekonomi China-Pakistan.

Dengan pengalaman politiknya dan dukungan dari koalisi pemerintahan, Zardari diharapkan dapat memainkan peran kunci dalam navigasi politik dan diplomatik Pakistan di tengah tantangan domestik dan internasional.

Asif Ali Zardari adalah salah satu figur paling berpengaruh dan kontroversial dalam sejarah politik Pakistan.

Dari seorang sosialita muda hingga menjadi Presiden negara, jalannya penuh lika-liku: pernikahan politik, tuduhan korupsi, masa penahanan, hingga kepemimpinan di masa sulit.

Kiprahnya tidak bisa dipisahkan dari nama besar Bhutto, serta sejarah panjang dinasti politik di Pakistan.

Perjalanan Zardari mencerminkan kompleksitas politik Pakistan itu sendiri, negara yang berada di persimpangan antara demokrasi dan kekuatan militer, antara modernitas dan patronase politik tradisional.

Ia mungkin bukan pemimpin yang revolusioner, tetapi perannya tidak bisa diabaikan dalam membentuk arah negara tersebut di awal abad ke-21.

Baca juga: 10 Sebab Jet Tempur J-10C Pakistan Bisa Tembak Jatuh 3 Rafale India yang Lebih Canggih