LONDON - Pemerintah Inggris berargumen bahwa mempertahankan ekspor komponen jet tempur siluman F-35 ke Israel lebih penting daripada menghentikan genosida di Gaza, Palestina.

Argumen itu disampaikan pengacara pemerintah Inggris dalam menghadapi gugatan kelompok-kelompok hak asasi manusia di pengadilan—yang sidangnya dimulai Selasa (13/5/2025).

Mengutip laporan The Guardian, argumen pengacara pemerintah Inggris menyatakan bahwa mempertahankan peran Inggris dalam program jet tempur F-35 lebih diutamakan daripada kebutuhan untuk mematuhi undang-undang Inggris tentang pengendalian ekspor senjata.

Kasus di pengadilan akan menguji apakah para menteri terkait telah melanggar hukum dengan terus memasok suku cadang untuk program F-35 yang dapat digunakan oleh Israel untuk menyerang warga Palestina di Gaza.

Baca Juga: Hubungan Trump-Netanyahu Retak Makin Dalam, Keduanya Saling Frustrasi

Kasus yang akan disidangkan selama empat hari ke depan tersebut telah memakan waktu hampir satu tahun untuk sampai ke pengadilan.

Kasus ini diajukan oleh kelompok HAM Palestina Al-Haq, yang juga didukung oleh sejumlah kelompok HAM Inggris termasuk Amnesty, Human Rights Watch, Oxfam dan Global Legal Action Network (Glan).

Gugatan tersebut telah berdampak, di mana pada September tahun lalu, Inggris menangguhkan beberapa lisensi ekspor senjata 90 menit sebelum perwakilan pemerintah dijadwalkan untuk hadir di pengadilan guna membela lisensi ekspor senjata yang berkelanjutan ke Israel.

Dalam pengumuman pada bulan September yang menangguhkan 30 lisensi ekspor senjata, para menteri memberikan pengecualian untuk pasokan komponen dari Inggris untuk jet F-35 global, dengan mengatakan bahwa gangguan seperti itu terhadap seluruh program F-35 akan menjadi ancaman bagi perdamaian dan keamanan NATO.

Dalam dokumen yang diajukan ke pengadilan, Inggris telah mengakui bahwa pasokan komponen F-35 untuk penggunaan potensial di Israel melanggar undang-undang pengendalian ekspor senjatanya sendiri.

Undang-undang tersebut menyatakan: "Lisensi ekspor senjata tidak boleh diberikan jika ada risiko yang jelas bahwa barang-barang tersebut dapat digunakan untuk melakukan atau memfasilitasi pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional."

Pengacara pemerintah Inggris mengatakan bahwa pemeliharaan rantai pasokan F-35 global merupakan hal yang sangat penting dan suku cadang tidak dipasok langsung ke Israel.

Inggris memasok 15% dari nilai jet F-35, termasuk kursi pelontar, badan pesawat bagian belakang, sistem pencegat aktif, laser penargetan, dan kabel pelepas senjata, terutama melalui British Aerospace.

Inggris adalah pemasok suku cadang jet terbesar kedua setelah Amerika Serikat.

Inggris bersikeras bahwa tidak mungkin untuk menetapkan persyaratan tentang penggunaan komponen-komponen ini, seperti mengharuskan Lockheed Martin untuk sementara melarang penjualan F-35 ke Israel.

Jennine Walker, seorang pengacara Glan yang mewakili Al-Haq, mengatakan tidak masuk akal bagi pemerintah untuk berargumen bahwa perdamaian dan keamanan adalah alasan yang baik bagi pemerintah untuk keluar dari kebijakan ekspor senjatanya sendiri.

“Tentu saja pemerintah dapat menghentikan pasokan suku cadang F-35 buatan Inggris ke Israel tanpa memengaruhi seluruh program global, tanpa implikasi signifikan bagi perdamaian dan keamanan internasional. Yang benar-benar merusak perdamaian dan keamanan internasional adalah pelanggaran hukum yang mencolok ini," katanya.

Charlotte Andrews-Briscoe, yang juga mewakili Al-Haq, menggarisbawahi pentingnya F-35 bagi upaya perang Israel, dengan menggambarkan dampaknya sebagai “bencana besar dan berkelanjutan”.

Menurutnya, pilot-pilot Israel telah mengatakan mereka bekerja sepanjang waktu dan tanpa henti, telah menjalani 15.000 jam terbang dan 8.000 misi sejak 7 Oktober, ketika ribuan orang bersenjata yang dipimpin Hamas menyerang komunitas Israel di sekitar Jalur Gaza, menewaskan 1.200 orang dan menculik 251 sandera.

Sebagai tanggapan, operasi Israel telah menewaskan lebih dari 52.000 orang dan menghancurkan sebagian besar wilayah tersebut.

“Pesawat tempur ini menyebabkan kematian dan cedera yang mengubah hidup. Mereka juga mendukung pasukan darat yang sengaja membuat penduduk yang sudah terlantar kelaparan," katanya.

F-35, katanya, memainkan peran penting, misalnya pada 18 Maret, ketika Israel melanggar gencatan senjata dengan gelombang serangan udara yang menewaskan lebih dari 400 orang, menurut kementerian kesehatan di Gaza. Korban tewas termasuk 183 anak-anak dan 94 wanita.

Dia juga memperingatkan bahwa cara pemerintah memilih untuk mengajukan kasus hukumnya berisiko merusak relevansi hukum internasional.

"Pemerintah telah menyimpulkan bahwa konvensi genosida tidak memiliki aplikasi domestik kecuali dan sampai pengadilan internasional memutuskan secara meyakinkan tentang terjadinya genosida, yang diakui pemerintah kemungkinan akan terjadi beberapa tahun dari sekarang. Jika pengadilan menerima argumen ini, itu akan sepenuhnya menghilangkan makna tugas untuk mencegah genosida menurut hukum internasional," paparnya.

Yasmine Ahmed, direktur Human Rights Watch, mengatakan tugas untuk mencegah genosida adalah jantung dari konvensi genosida yang muncul setelah perang dunia kedua.

Menurutnya, konvensi ini mengharuskan semua penandatangan untuk mengambil semua langkah yang wajar yang tersedia untuk mencegah genosida.

Dia menambahkan bahwa pada saat Inggris membatasi lisensi ekspor senjata pada 2 September, tetapi mempertahankannya untuk F-35, pemerintah bahkan tidak mempertimbangkan risiko genosida.

Pada bulan September, ketika mengizinkan pasokan suku cadang yang berkelanjutan, para menteri sudah mengetahui 41.000 warga Palestina telah tewas di Gaza, termasuk 15.000 anak-anak, dan 1,9 juta orang telah mengungsi, sebagian besar secara paksa, sementara 60% dari properti perumahan telah dihancurkan.

Dalam sebuah pernyataan yang diungkapkan pada sidang pendahuluan, Menteri Pertahanan John Healey mengatakan penangguhan akan memengaruhi "seluruh program F-35" dan memiliki "dampak yang mendalam pada perdamaian dan keamanan internasional".

"Hal itu akan melemahkan kepercayaan AS pada Inggris dan NATO pada titik kritis dalam sejarah kolektif kita dan menghambat hubungan, dan dapat menyebabkan musuh untuk memanfaatkan setiap kelemahan yang dirasakan," paparnya.