JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR Ashabul Kahfi meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengkaji secara hati-hati rencana pemberian izin dokter umum di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dapat menangani layanan kebidanan dan operasi caesar .

Dia memahami rencana kebijakan itu ditujukan untuk menjawab persoalan ketimpangan layanan kesehatan di wilayah 3T. Rencana itu memiliki niat baik dan perlu diapresiasi.

Baca juga: Ketika Dokter Gaza Terpaksa Lakukan Operasi Caesar Wanita Hamil Tanpa Bius

"Namun, saya pribadi sebagai anggota Komisi IX melihat bahwa kebijakan ini perlu dikaji secara sangat hati-hati. Apalagi operasi caesar bukan tindakan medis biasa. Ini tindakan bedah besar yang penuh risiko dan selama ini memang dilakukan dokter spesialis kandungan yang punya pendidikan dan pelatihan lanjutan bertahun-tahun," ujar Ashabul, Jumat (16/5/2025).

Bila operasi caesar diberikan ke dokter umum meski diberi bekal pelatihan tambahan, dia meminta agar aspek keselamatan pasien tetap menjadi prioritas utama.

"Jangan sampai niat baik untuk menghadirkan akses layanan malah menimbulkan masalah baru, apalagi sampai menyangkut nyawa ibu dan bayi," katanya.

Ashabul menyarankan Kemenkes membuka ruang dialog dengan stakeholder lainnya seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan organisasi profesi dokter lain.

"Solusi lain juga bisa dipikirkan seperti mempercepat distribusi dokter spesialis, memperbaiki insentif mereka yang bersedia ditempatkan di daerah terpencil atau memperkuat layanan telemedicine dan sistem rujukan," ujarnya.

Diketahui, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan pelatihan ini bertujuan agar dokter umum di daerah 3T dapat menangani kasus-kasus darurat mengingat masih banyaknya kematian ibu melahirkan akibat tidak tersedianya dokter spesialis di daerah terpencil.