JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menggelar audiensi dengan perwakilan ojek online (online) yang menggelar aksi unjuk rasa. Pertemuan tersebut digelar di Ruang Rapat Bima Kemenko Polkam.

Pertemuan tersebut dipimpin langsung Dirjen Perhubungan Darat Irjen Pol. Aan Suhanan dan dihadiri Deputi III Bidang Pertahanan Negara dan Keamanan Nasional, Kemenko Polkam, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto serta perwakilan komunitas pengemudi daring termasuk Garda, FDTOI, SPOI, Lalamove, Forum Ojol, dan Taksi Online.

Dalam pertemuan tersebut para pengunjuk rasa menuntut penetapan potongan maksimal 10% untuk semua layanan aplikator, baik roda dua maupun empat. Selain itu, mereka juga meminta kepastian regulasi untuk layanan makanan dan barang, serta dukungan hukum bagi korban kecelakaan kerja.

Baca juga: Demo Besar-besaran, Ojol Tuntut Penyesuaian Tarif dan Potongan Maksimal 10%

Tidak hanya itu, mereka juga mendesak pembentukan UU atau revisi regulasi transportasi daring menjadi poin penting dari audiensi serta meminta pemerintah memberikan diskresi sebagai perlindungan negara terhadap rakyat karena aplikator dinilai tidak melaksanakan ketentuan tarif yang ada.

“Kami juga meminta penindakan terhadap aplikator yang melanggar,” ujar Perwakilan taksi online Wiwin Sudarsono, Rabu (21/5/2025).

Baca juga: Demo Ojol Memanas, Sekretaris Ditjen Hubdar Kemenhub Disiram Air oleh Pengunjuk Rasa

Sedangkan, perwakilan Garda Jatim Mahfud menolak KP 667 dan 101 Tahun 2022 karena tidak akomodatif terhadap daerah meminta agar potongan maksimal 10%. “Selama ini aturan untuk food dan kurir serta praktik double order juga lemah,” katanya.

Menanggapi hal itu, Dirjen Perhubungan Darat Irjen Pol. Aan Suhanan mengatakan, pemerintah meminta waktu untuk melakukan pembahasan secara komprehensif dan lintas kementerian/lembaga terkait, mengingat kompleksitas isu yang mencakup aspek hukum, ketenagakerjaan, transportasi, hingga perlindungan digital.

“Pemerintah memohon kepercayaan dari seluruh elemen pengemudi ojek online dan kurir daring kepada perwakilan pemerintah yang hadir dalam forum ini, agar ruang dialog tetap terbuka dan solusi dapat dirumuskan secara kolektif,” katanya.

Aan menyebut tuntutan tersebut akan dibahas lintas Kementerian dan Lembaga di Komisi V DPR bersama para aplikator dan Perwakilan Mitra Pengemudi hari ini.

“Komitmen pemerintah menjamin seluruh masukan akan dibawa ke meja koordinasi dan menjadi perhatian serius, dengan tetap mempertimbangkan prinsip keadilan, keberlanjutan sistem, dan perlindungan terhadap mitra pengemudi sebagai bagian dari ekosistem transportasi nasional,” katanya.

Sedangkan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Karyoto menyebut perlunya solusi cepat karena menyangkut kebutuhan masyarakat dan ketertiban umum. “Perlu adanya kepastian waktu penyelesaian karena ini berulang dan belum ada kejelasan,” katanya.