JAKARTA - Presiden Jokowi bercerita tentang vaksin AstraZeneca saat membuka Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama (NU) di Lampung Tengah, Rabu (22/12/2021). Vaksin ini sempat ditolak masyarakat karena mengandung hal yang haram, tapi berkat fatwa para kiai dan ulama, vaksin tersebut akhirnya diterima.

Di awal kedatangannya vaksin AstraZeneca sempat mendapatkan penolakan dari masyarakat. Sebab, kandungan vaksin tersebut haram. Namun, berdasarkan ketentuan agama, vaksin tersebut boleh digunakan sementara dalam kondisi darurat.

Jika ketentuan kedaruratan itu sudah tidak ada lagi, dicabut, atau sudah ada penggantinya, maka vaksin yang memiliki kandungan haram tersebut tidak boleh dipakai lagi.

Baca juga: Indonesia Kembali Terima 4,3 Juta Vaksin AstraZeneca Hari Ini



Presiden Jokowi mengatakan, ajakan kiai dan ulama NU untuk memakai vaksin AstraZeneca sangat berdampak positif, sehingga masyarakat memahami ketentuan hukum syar'i-nya dan mau disuntik vaksin merek tersebut.

"Ini saya rasakan betul betapa ajakan para kiai, ajakan para ulama betul-betul berdampak pada meningkatnya keinginan masyarakat untuk ikut vaksinasi," kata Jokowi.

Jokowi bercerita saat awal kedatangan vaksin AstraZeneca, banyak daerah yang tidak mau mengambil vaksin tersebut. Padahal saat itu stok vaksin yang banyak adalah merek itu.

"Tetapi begitu saat itu ada telepon dari para kiai dari Jawa Timur, Pak Presiden silakan semuanya vaksin dikirim ke Jawa Timur kami terima. Besoknya saya ke Jatim betul para kiai berkumpul dan benar-benar semuanya mau menerima vaksin itu," tutur Jokowi.

Baca juga: Menag Yaqut Pastikan Tidak Ada Intervensi Kemenag di Muktamar NU



"Setelah itu semua daerah satu per satu mau, mau, mau, mau. Inilah pengaruh para ulama, para kiai dalam mengajak masyarakat untuk ikut vaksinasi," katanya.

Presiden Jokowi resmi membuka Muktama ke-34 NU. Dalam kesempatan itu ia nampak didampingi Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin, Mantan Wapres Jusuf Kalla (JK), dan Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Hadir pula Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Abdul Halim Iskandar, dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.