LAMPUNG SELATAN - Tokoh dan masyarakat adat Lampung Selatan angkat suara terkait aksi demo yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Hanggum Lampung Selatan (AMHLS). Para tokoh adat menyatakan tidak terlibat dalam aksi tersebut.

Mereka menyatakan aksi unjuk rasa yang digelar AMHLS di halaman kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Kamis (13/1/2022) tidak ada kaitannya dengan masyarakat adat Lampung Selatan.

Baca juga: Pulang Melaut, 3 Nelayan di Lampung Selatan Tersambar Petir 1 Tewas 2 Luka Berat



Hal itu disampaikan Pangikhan Tihang Makhga Sai Batin Marga Legun Kebandakhan Kesugihan, Azhar Marzuki; Tumenggung Nimbang Makhga Legun Kebandakhan Way Urang, Sopiyan; Pangikhan Punyimbang Agung Sai Batin Makhga Rajabasa, David Merison Pangikhan Naga Bringsang V; Sai Batin Makhga Dantaran, Ahmad Fajirin; dan Panglima Sindang Kunyaiyan Batin, Jaksa Zamroni.

"Terkait aksi unjukrasa di depan kantor KPK tersebut tidak ada keterlibatan ataupun mengutus perwakilan secara adat khususnya adat di Lampung Selatan. Justru masyarakat adat sangat mendukung penuh program pembangunan bupati Lampung Selatan," kata Azhar Marzuki, Jumat (14/1/2022).

Hal senada disampaikan David Merison yang menyatakan, pihaknya tidak merasa mengirim utusan untuk mengikuti aksi itu.

Jika ada segelintir orang yang termasuk warga adat yang mengikuti aksi itu, maka dipastikan seseorang itu bergerak atas inisiatif personal atau individu.

Baca juga: Oknum Anggota DPRD Lampung Selatan Jadi Tersangka Penipuan Proyek Dinas PUPR Rp245 Juta



Sementara Sopiyan menegaskan, jika ada potensi gejolak di masyarakat dengan adanya aksi tersebut maka pihaknya pun berhak mengambil sikap.

Ditambah Zamroni, mengenai tindak lanjut pengembangan kasus fee proyek di Lampung Selatan, semestinya masyarakat dapat mempercayakan kerja tersebut kepada KPK. Sehingga masyarakat tidak perlu melakukan intervensi.