JAKARTA - Pemerintah Indonesia segera meratifikasi tiga perjanjian dengan Singapura. Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan ketiga perjanjian akan diserap ke dalam dua bentuk produk hukum yang berbeda.

Flight Information Region (FIR) antara kedua negara akan diratifikasi ke dalam peraturan presiden (perpres). Sementara untuk perjanjian ekstradisi dan Defense Coperation Agreement (DCA) diproses dalam bentuk undang-undang (UU) melalui DPR.

"Yang diminta ratifikasi dalam bentuk UU ke DPR hanya dua yakni Perjanjian Ekstradisi dan Penjanjian DCA. Sedangkan yang Perjanjian FIR cukup diratifikasi dengan Peraturan Presiden (Perpres)," ungkap Mahfud dalam keterangannya, Rabu (16/2/2022).

Baca juga: Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Diapresiasi

Dia memaparkan, berdasarkan aturan hukum Indonesia, tak seluruh proses ratifikasi diterapkan melalui UU. Menurut dia, yang memang harus diratifikasi melalui UU ialah hal terkait pertahanan dan hukum.

"Menurut hukum kita tak semua perjanjian harus diratifikasi dengan UU. Ada yamg cukup dengan Perpres, Permen atau MoU biasa. Yang harus diratifikasi dengan UU, antara lain, perjanjian yang terkait pertahanan dan hukum," jelasnya.

Dia mengatakan, tiga ratifikasi perjanjian antara Indonesia dan Singapura akan menguntungkan kedua negara terutama dalam penegakan hukum. Sebab, Indonesia memiliki banyak pelanggaran hukum pidana dimana orang-orangnya kemudian lari ke atau menyimpan asetnya di Singapura. "Nanti kita bisa tindaklanjuti untuk keuntungan Indonesia dalam penegakan hukum," kata Mahfud.

Untuk diketahui, proses ratifikasi perjanjian antara Singapura dan Indonesia telah berjalan cukup lama. Pemerintah mengaku bersyukur atas terlaksananya ratifikasi di awal tahun ini.

"Pemerintah tentu bersyukur perjanjian ini telah bisa diselesaikan pada awal tahun ini, karena ini masalah yang sudah lama. Terjadi perdebatan, terjadi tolak tarik. Apakah ini perlu, apakah ini satu paket atau tidak. Sekarang sudah dipahami semua," ujarnya.

Dengan adanya ratifikasi, sambung Mahfud, kejahatan terhadap Indonesia yang ada di Singapura, maupun sebaliknya, dapat segera diproses secara hukum.

"Kejahatan terhadap Indonesia yang ada di Singapura, jadi bisa diserahkan ke Indonesia untuk bisa diadili atau dihukum, kemudian Indonesia juga bisa mengembalikan orang-orang Singapura yang melakukan kejahatan untuk bisa dihukum dan diadili di Singapura," pungkasnya.