NEW YORK - Laporan Komisi HAM PBB menyebutkan tuduhan otoritas China menyiksa minoritas muslim Uighur dan etnik lainnya di Xinjiang kredibel. Pihak Beijing bereaksi marah atas laporan tersebut.

Duta Besar China untuk PBB di New York, Zhang Jun, mengatakan Beijing sangat menentang penilaian oleh Komisi HAM PBB.

"Yang disebut masalah Xinjiang adalah kebohongan yang sepenuhnya dibuat-buat dari motivasi politik dan tujuannya jelas untuk merusak stabilitas China dan untuk menghalangi pembangunan China," kata Zhang kepada wartawan, seperti dikutip AFP, Kamis (1/9/2022).

Baca juga: PBB: Tuduhan China Siksa Muslim Uighur Kredibel!

Laporan tersebut, yang dibuat selama sekitar satu tahun, dirilis di Jenewa pada pukul 23.47 malam pada Rabu—hanya 13 menit sebelum masa jabatan empat tahun Michelle Bachelet sebagai Komisaris Tinggi PBB untuk HAM berakhir.

Mantan presiden Chile itu bertekad untuk memastikan laporan itu terungkap—meskipun ada tekanan kuat dari Beijing yang marah.

"Pelanggaran HAM yang serius telah dilakukan di XUAR (Daerah Otonomi Uighur Xinjiang) dalam konteks penerapan strategi kontra-terorisme dan kontra-'ekstremisme' pemerintah," bunyi laporan itu.

Penilaian tersebut menimbulkan kekhawatiran tentang perlakuan terhadap orang-orang yang ditahan di "Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan" China.

"Tuduhan pola penyiksaan atau perlakuan buruk, termasuk perawatan medis paksa dan kondisi penahanan yang merugikan, kredibel, seperti juga tuduhan kekerasan seksual dan berbasis gender terhadap individu," lanjut laporan itu.

Zhang mengatakan Bachelet seharusnya tetap independen dan tidak menyerah pada tekanan politik dari negara-negara Barat.

Dubes Zhang menyatakan bahwa China belum melihat laporan itu, dan sepenuhnya menentangnya.

"Itu hanya merusak kerja sama antara PBB dan negara anggota. Ini benar-benar mencampuri urusan dalam negeri China," katanya.

Bachelet dan kantornya telah berulang kali menjelaskan bahwa salah satu alasan mengapa laporan itu tertunda adalah karena telah dikirim ke Beijing terlebih dahulu untuk mendapatkan komentar, seperti yang biasa terjadi pada laporan semacam itu.

Bachelet bersikeras bahwa dialog dengan Beijing tidak berarti "memaafkan, mengabaikan, atau menutup mata".

Tetapi dia menambahkan, "Politisasi masalah HAM yang serius ini oleh beberapa negara tidak membantu. Mereka membuat tugas lebih sulit, mereka membuat keterlibatan lebih sulit dan mereka membuat pembangunan kepercayaan dan kemampuan untuk benar-benar berdampak pada tanah lebih sulit."