JAKARTA - Wakil Menteri Ketenagakerjaan ( Wamenaker ) Afriansyah Noor menegaskan, perlunya keterlibatan seluruh stakeholder dalam menyikapi isu-isu penting terkait dengan ketenagakerjaan di Indonesia. Hal itu ia sampaikan saat menggelar pertemuan dengan 19 konfederasi serikat pekerja di kantornya.

“Akhir-akhir ini kita menghadapi berbagai tantangan terkait dunia ketenagakerjaan. Untuk itu, saya perlu menjalin komunikasi, termasuk dengan teman-teman di konfederasi agar saya bisa mendapat informasi yang akurat tentang apa yang terjadi, dan apa yang menjadi aspirasi teman-teman buruh dan pekerja,” ujar Afriansyah Noor dalam keterangan tertulis, diterima Rabu (28/9/2022).

Sekjen Partai Bulan Bintang itu meminta agar semua elemen pekerja atau buruh, melakukan dialog sosial untuk semua persoalan. Sehingga, semua bisa berjalan dengan baik untuk pekerja, pengusaha, investor, dan negara.

Baca juga: Tiba di Istana, Sekjen PBB Afriansyah Noor Mengaku Jadi Wamenaker

“Kegiatan ini bukanlah akhir dari pertemuan kita. Justru ini menjadi awal dari pertemuan. Pintu kantor saya terbuka bagi Anda semua jika menginginkan audiensi lebih lanjut,” jelasnya.

Wamenaker mengaku sangat senang dan apresiatif menanggapi apresiasi dari konfederasi serikat. “Saya sangat terbuka pada informasi-informasi, keluhan, usulan-usulan program, dan lain-lain dari konfederasi serikat ini,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Transport Seluruh Indonesia Jusuf Rizal menyampaikan kritik tentang masih lemahnya pengawasan Kemnaker pada konflik- konflik antara pekerja atau buruh dengan pengusaha.

Baca juga: 4 Jurus Kemnaker Bikin Perusahaan Patuh Terapkan Upah Minimum 2022

“Pengawasan Kemnaker pada dinas-dinas lemah, terutama dalam menyelesaikan konflik antara buruh dengan pengusaha. Fakta di lapangan, banyak dinas ketenagakerjaan lebih berpihak kepada pengusaha daripada buruh,” ungkapnya.

Pandemi Covid-19 juga masih dianggap menjadi masalah yang krusial bagi serikat-serikat pekerja atau buruh. Banyak perusahaan terdampak yang melakukan PHK terhadap pekerjanya, dan kemudian berimbas pada berkurangnya anggota bahkan pembubaran organisasi.

Ketua Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KKASBI) Nining Elitos mengungkapkan, kondisi tersebut juga dirasakan semakin berat saat adanya kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga BBM.

“Keputusan kenaikan harga BBM oleh pemerintah tidak sebanding dengan upah minimum yang didapat dari para pekerja/buruh. Kenaikan harga BBM itu berimbas pada kenaikan harga kebutuhan pokok dan berpengaruh pada kehidupan layak para pekerja/buruh,” tegasnya.