BEOGRADE - NATO mendesak semua aktor di Kosovo untuk berkoordinasi dengan misi penjaga perdamaiannya di negara itu (KFOR). Langkah ini perlu dilakukan untuk memastikan keamanan.

''Kami mendesak semua pihak untuk terlibat guna memungkinkan keamanan dan kebebasan bergerak di Kosovo. Misi penjaga perdamaian yang dipimpin NATO di Kosovo (KFOR) akan terus memenuhi mandat PBB untuk semua komunitas di Kosovo. Solusi harus dicari melalui dialog,'' tulis aliansi itu di media sosial, seperti dikutip dari Anadolu Agency, Jumat (16/12/2022).

Baca: Memanas, Serbia Mengajukan Resolusi PBB tentang Kosovo

Pernyataan itu muncul setelah Serbia memutuskan untuk mengajukan permintaan resmi kepada KFOR untuk mengerahkan pasukan keamanan karena ketegangan di kawasan itu mencapai tingkat berbahaya.

NATO juga mengatakan telah memperkuat kehadirannya, termasuk dengan pasukan tambahan dan patroli di Kosovo utara untuk memberikan keamanan bagi semua masyarakat.

''Kami terus memantau situasi di Kosovo utara. KFOR memiliki kemampuan dan personel untuk menyediakan lingkungan yang aman dan terjamin serta kebebasan bergerak bagi semua komunitas,” lanjut pernyataan itu.

Sebelumnya, Presiden Serbia Aleksandar Vucic meminta hingga 1.000 personel polisi dan militer kembali ke Kosovo sejalan dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1244.

Resolusi Dewan Keamanan PBB 1244 menetapkan bahwa Serbia memiliki hak untuk mengerahkan hingga 1.000 anggota pasukan keamanannya di Kosovo.

Baca: Kosovo Ajukan Permohonan Keanggotaan Uni Eropa

Perkembangan terakhir terjadi setelah orang-orang Serbia di Kosovo utara memblokir jalan-jalan utama untuk memprotes penahanan mantan polisi Serbia Dejan Pantic atas dugaan terorisme. Pantic adalah bagian dari pengunduran diri massal warga Serbia dari pasukan keamanan pada November.

Kosovo, sebagian besar dihuni oleh orang Albania, memisahkan diri dari Serbia pada 1999 dan mendeklarasikan kemerdekaannya pada 2008. Namun, Serbia tidak mengakui pemindahan itu dan melihat bekas provinsinya sebagai bagian dari wilayahnya.

Ketegangan berkobar bulan lalu ketika Kosovo berusaha meminta etnis Serbia untuk mengubah pelat nomor kendaraan mereka sebelum tahun 1999 menjadi pelat nomor yang dikeluarkan Pristina. Keputusan tersebut menyebabkan etnis Serbia di Kosovo menarik diri dari semua institusi pusat dan daerah.

Pemilihan cepat diumumkan di empat kota utara pada 18 Desember, setelah perwakilan etnis Serbia mengundurkan diri dari jabatan mereka. Namun Kosovo telah menunda pemilu hingga April karena masalah keamanan.