BEIJING - Pemerintah komunis China mengecam Undang-Undang (UU) Otorisasi Pertahanan Nasional Amerika Serikat (AS) yang ditandatangani Presiden Joe Biden pada Jumat. Menurut Beijing, UU itu berisi kebijakan Washington yang mencampuri urusan dalam negeri negara lain.

UU tersebut juga berisi persetujuan program pengeluaran militer USD858 miliar untuk tahun fiskal 2023.

"Itu adalah provokasi politik yang serius terhadap China," kata Kementerian Luar Negeri China dalam sebuah pernyataan pada Sabtu (24/12/2022).

"Beijing menyesalkan dan dengan tegas menentang undang-undang baru itu," lanjut kementerian tersebut.

Kementerian Luar Negeri China menyoroti UU itu, yang mengesahkan USD10 miliar dalam bantuan keamanan dan pengadaan senjata jalur cepat untuk Taiwan. "Mengirimkan sinyal yang sangat salah kepada pasukan separatis 'kemerdekaan Taiwan' dan sangat memengaruhi perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan," kata kementerian tersebut.

Baca juga: Kelompok Tempur Kapal Induk China Masuk Pasifik Barat untuk Latihan Perang

Pulau Taiwan telah memerintah sendiri sejak 1949, tetapi tidak pernah secara resmi mendeklarasikan kemerdekaan dari China, di mana Beijing melihatnya sebagai bagian dari wilayah China.

Ketegangan antara Beijing dan Taipei meningkat sejak kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke Taiwan pada Agustus.

“AS perlu berhenti berusaha menggunakan Taiwan untuk menahan China, berhenti memalsukan, mendistorsi, dan melubangi prinsip Satu-China, dan berhenti melangkah lebih jauh ke jalan yang salah dan berbahaya,” imbuh kementerian tersebut, seperti dikutip Russia Today.

UU tersebut, antara lain juga memuat amandemen yang membatasi lembaga pemerintah AS untuk membeli produk yang mengandung chip komputer yang dibuat oleh sekelompok perusahaan China tertentu.

Beijing telah mendesak Washington untuk menahan diri dari menerapkan "bagian negatif terkait China" dalam tindakan tersebut atau menghadapi tindakan balasan yang kuat dan tegas.

Menurut Kementerian Luar Negeri China, akan bermanfaat bagi kedua belah pihak jika AS menyerah pada mentalitas Perang Dingin dan "zero-sum" serta mengembangkan pandangan rasional tentang hubungan dengan China.