JAKARTA - Ketua Komite Regulasi Ketenegakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia ( Apindo ) Myra Hanartani berharap pemerintah bisa mengajak para pelaku usaha dalam mengerjakan aturan turunan dari Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Pelibatan pengusaha bertujuan agar aturan turunan yang diterbitkan bisa mengakomodasi aspirasi dunia usaha dan memberikan masukan kepada pemerintah tentang kondisi dunia usaha.

Baca juga: Produk Hukum Cipta Kerja Tuai Pro-Kontra, Menaker Ida Buka Suara

"Harus begitu, memang semangat pemerintah menerbitkan regulasi untuk menciptakan lapangan kerja. Tentu teman-teman pelaku usaha dan pekerja yang sehari-hari melaksanakannya. Mereka yang nantinya akan menjalankan aturan," ujar Myra dalam Market Review IDXChannel, Selasa (10/1/2023).

Pelibatan itu juga bertujuan agar aturan yang dibuat menjadi implementatif. Tidak sekedar aturan tertulis, apalagi jika malah memberatkan para pelaku usaha ataupun para pekerja.

"Pelru sekali ada stakeholder ketenagakerjaan itu duduk bareng, hal seperti ini lho yang harusnya ditetapkan," sambungnya.

Myra sepakat jika Perppu Cipta Kerja merupakan instrumen untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih luas untuk masyarakat. Alhasil, angka pengangguran bisa ditekan dan ekonomi bisa bertumbuh.

Baca juga: Hyundai Ioniq 5 Kini Bisa Jalan Seperti Kepiting dan Tank Tempur

"Kami dari dunia usaha sangat konsen dengan aturan lanjutannya, karena perppu ini juga sudah keluar. Kami dari dunia usaha sangat mengharapkan PP nantinya tetap memuat semangat untuk membuka kesempatan kerja bagi setiap orang," kata Myra.