JAYAPURA - Marak kasus korupsi di Papua membuat keprihatinan pemuda di Bumi Cendrawasih. Mereka meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tegas menangkap para koruptor.

Hal ini terkait langkah KPK menangkap Gubernur Papua Lukas Enembe yang sudah ditetapkan jadi tersangka, Selasa (10/1/2023). Lukas Enembe yang proses penangkapannya memakan waktu kini telah diterbangkan ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Baca juga: KPK Tangkap Tersangka Gubernur Papua Lukas Enembe di Jayapura



Selain Lukas Enembe, pejabat Papua yang lebih dulu digelandang KPK adalah Bupati Mimika Eltinus Omaleng, selanjutnya Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak.

Tokoh Pemuda Papua, Steve Mara mengingatkan kembali bahaya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) ini. Dia menegaskan KKN menjadi penyebab utama kegagalan dalam pembangunan daerah.

"Sampai saat ini KKN adalah penyebab utama kegagalan dalam pembangunan pemerintahan daerah. Bukan hanya infrastruktur, namun pembangunan SDM juga dapat gagal jika penggunan dana tidak tepat sasaran (dikorupsi)," kata Steve, Selasa (10/1/2023) malam.

Dia menyebut masih ada beberapa daerah dengan Indek Pembangunan Manusia (IPM) yang rendah. IPM menjadi salah satu indikator berhasil tidaknya suatu daerah dalam menjalankan program pemerintahan.

Baca juga: Massa Lukas Enembe Serang Mako Brimob, Polisi Berhasil Pukul Mundur



"Catatan saya, banyak daerah di Indonesia, IPM nya rendah, dan dikategorikan menjadi daerah yang tidak bahagia," tandasnya.

Menurutnya, penyebab hal itu terjadi lantaran beberapa hal. Namun yang paling dominan adalah karena adanya KKN.

"Ini menjadi salah satu penyebab kegagalan itu. Jadi jika ada praktik KKN, maka kebanyakan program tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan sudah barang tentu berakibat pada IPM rendah itu," jelasnya.

Lanjut Steve menyatakan hal yang harus dilakukan adalah melawan praktik KKN tersebut.

"Jangan kita terlibat, atau jangan kita mendukung praktek itu. Kita harus memiliki mimpi yang baru. Mimpi yang bersih dan bebas KKN untuk Indonesia Emas tahun 2045. Indonesia harus bebas dari KKN," tegasnya.

Dia menegaskan bahwa siapapun orangnya, pejabat manapun dan apapun positifnya, jika terlibat KKN maka harus dihukum sesuai dengan perbuatannya. KPK diminta segera melakukan penindakan hukum terhadap semua pihak yang terlibat atas praktik KKN di Papua.

"Harus tegas, dan kita harus juga mendukung upaya KPK dalam mencegah dan mengungkap semua kasus korupsi, kolusi serta nepotisme di tanah air. Dan semoga KPK dapat menjalankan tugasnya tersebut dengan baik, menuju Indonesia Emas, dan Indonesia tanpa KKN," pungkasnya.