Pemerintah menerbitkan Perppu No. 2 Tahun 2022 sebagai pengganti UU Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi.

Terbitnya Perppu tentang Cipta Kerja dengan sendirinya menggugurkan kewajiban keputusan MK yang mewajibkan UU Cipta Kerja harus direvisi dalam dua tahun.

Terbitnya Perppu 2/2022 sebetulnya tidak dapat hanya dimaknai secara legalistik saja, tetapi perlu dimaknai dalam tiga perspektif yakni ekonomi, politik dan hukum

Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mengkritik terbitnya Perppu tentang Cipta Kerja yang ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Presiden Jokowi meminta semua pihak tidak mengaitkan pencabutan PPKM dengan diterbitkannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) Cipta Kerja.

Jokowi menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) terkait cipta kerja, berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan putusan MK nomor 38/PUU/2009.

Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

Anggota DPR Fraksi PKB Luqman Hakim merespons belum diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang pemilu untuk beberapa provinsi baru di tanah Papua.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pemilu.

KPU RI tetap membuka pendaftaran untuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di empat Daerah Otonomi Baru (DOB). Padahal, pemerintah belum mengesahkan Peraturan Perundang-undangan (Perppu) soal Pemilu di empat....

Menurut Tito, penerbitan perppu pemilu itu tidak akan mengganggu tahapan Pemilu 2024.

Pemerintah menargetkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Pemilu bisa diterbitkan paling lama pada awal Desember 2022 ini.

Usulan nomor urut partai politik peserta Pemilu 2019 agar tidak diubah untuk Pemilu 2024 menjadi salah satu yang dibahas dalam rencana penerbitan Perppu tentang Pemilu.

Penerbitan Perppu Pemilu yang akan mengatur tentang dapil yang memuat provinsi baru hasil pemekaran Papua dan Papua Barat Daya berpotensi terlambat.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menargetkan penerbitan Perppu untuk merevisi UU tentang Pemilu bisa selesai sebelum bulan Oktober 2022 ini.

Komisi II DPR membuka opsi bagi Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Pemerintah dan DPR secara resmi mengesahkan tiga Daerah Otonom Baru (DOB) Papua yakni Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Jika tiga DOB Papua ikut dalam Pemilu 2024, maka akan berdampak....

Hasto menyatakan periodisasi jabatan presiden per lima tahun dibuat dalam rangka menjaga kultur demokrasi dan regenerasi kepimimpinan nasional.