Perpres ini secara khusus mengatur tentang dana abadi pesantren yang dialokasikan dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia pendidikan pesantren.

Perpres yang memuat pengaturan penyelenggaraan nilai ekonomi karbon, termasuk mekanisme perdagangan karbon terus digodok teman-teman di Kemenko Maritim dan Investasi

Upaya Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil untuk mempercepat pembangunan kawasan Rebana dan Jabar bagian selatan mulai membuahkan hasil.

Jokowi telah menerbitkan Perpres No 83/2021 yang mengharuskan penggunaan nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor pokok wajib pajak (NPWP) untuk mengakses layanan publik.

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 diyakini lahir dari keresahan seluruh anggota DPRD semua partai politik. Sebab, semangat dari Perpres itu adalah bagaimana menempatkan anggota DPRD sama dengan ASN.

PPP meminta kepada kader di daerah, khususnya yang duduk di DPRD agar mengawal Perpres No. 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren, di mana pemerintah daerah (pemda) wajib mengalokasikan....

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menegaskan pemerintah akan terus mendorong peningkatan kualitas pendidikan di lingkungan pesantren.

Presiden Jokowi menambah jabatan wakil menteri (Wamen) di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Presiden Jokowi resmi menambah jabatan wakil menteri Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN).

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) resmi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) No.86/2021 sebagai payung hukum Desain Besar Olahraga Nasional (DBON).

Kewenangan ini diatur dalam Pasal 7 Perpres Nomor 78/2021 tersebut.

Pada beleid sebelumnya, yakni Perpres Nomor 33 Tahun 2021, kewenagan Ketua Dewan Pengarah sebagaimana dipaparkan itu belum termuat.

Sebelum Perpres 32/2021 diterbitkan, hanya butuh waktu sekitar dua bulan untuk mengundangkan peraturan Bawaslu atau KPU.

Perhatian terhadap masyarakat yang melakukan isolasi mandiri perlu dilakukan karena terjadi peningkatan angka kematian di kelompok ini.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan, pengembangan kawasan Metropolitan Rebana segera mengantongi peraturan presiden (perpres).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani soal Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2021 tentang RANHAM 2021-2025 pada 8 Juni 2021.

Menpan RB, Tjahjo Kumolo mengungkapkan bahwa pihaknya sudah menyiapkan Rancangan Perpres semua kementerian mengenai posisi wamen termasuk kementeriannya.

Anwar Abbas menilai ditutupnya pintu investasi miras sesuai dan sejalan dengan amanat konstitusi.

Pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini terdapat cukup banyak posisi wakil menteri (wamen). Tjahjo Kumolo ungkap arahan Setneg.

Isi Perpres 49/2021 ini menjelaskan bahwa beberapa ketentuan Perpres 10/2021 diubah.