Terbitnya Perppu 2/2022 sebetulnya tidak dapat hanya dimaknai secara legalistik saja, tetapi perlu dimaknai dalam tiga perspektif yakni ekonomi, politik dan hukum

Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mengkritik terbitnya Perppu tentang Cipta Kerja yang ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa penerbitan Perpu No.2 Tahun 2022 didasarkan pada sejumlah alasan mendesak.

Presiden Jokowi meminta semua pihak tidak mengaitkan pencabutan PPKM dengan diterbitkannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) Cipta Kerja.

Jokowi menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) terkait cipta kerja, berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan putusan MK nomor 38/PUU/2009.

Kementan melalui Ditjenbun menyosialisasikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Perizinan Berusaha Sub Sektor Perkebunan di Medan, Sumatera Utara, Rabu (12/10/2022).

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyatakan UU Cipta Kerja berhasil memenuhi keingingan investor khususnya terkait mengurai permasalahan perizinan.

Mengulas implementasi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja berdampak positif pada realisasi investasi Indonesia dengan memberikan beberapa hal kepada pelaku usaha.

Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menuturkan, Undang-Undang Cipta Kerja memberi kemudahan bagi masyarakat untuk mendirikan koperasi.

Kantor Wilayah Kemenkumham Sulsel, menyosialisasikan legalitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Hakim MK Suhartoyo berpendapat pekerja yang berhenti membayar iuran JHT karena di-PHK atau mengundurkan diri harus tetap dipertimbangkan untuk diberikan haknya

Pemerintah Kota Bandung harus melakukan perubahan sekitar 40 peraturan daerah (Perda) sebagai imbas dari penyesuaian terhadap omnibus law UU Cipta Kerja

Serikat buruh di berbagai negara akan mengirimkan surat protes ke kantor-kantor Kedubes Indonesia.

Menteri Investasi/Kepala Badan koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan Undang-Undang Cipta Kerja berdampak positif bagi pelaku usaha.

Wakil ketua Dewan Perwakilan (DPD RI) Sultan B Najamudin meminta pemerintah dan DPR untuk mengambil hikmah dari peristiwa kelangkaan dan inflasi minyak goreng.

Pemerintah dan DPR seharusnya mematuhi Putusan MK dengan melakukan perbaikan terhadap UU dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Melalui Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah berupaya untuk terus mendorong peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi melalui reformasi regulasi di bidang perizinan berusaha.

Menurut Jumhur, ada suatu realita yang harus dihadapi soal bagaimana memberikan perlindungan terhadap para pekerja Indonesia

Sebanyak 93 peraturan daerah (Perda) di Kota Cimahi harus dicabut karena berbenturan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Wakil Ketua KSPSI Matias Tambing (tengah) bersama pengurus memberikan keterangan usai melaksanakan HUT ke-49 dan Kongres X KSPSI di Jakarta. Minggu (20/2/2022). Menyikapi isu mutakhir dengan mengeluarkan....