Fraksi Partai Demokrat siap mengajukan pengujian legislatif atau legislative review terhadap Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja (UU Ciptaker).

Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra menyarankan kepada pemerintah untuk merespons secara bijak terkait dengan UU Ciptaker yang dikeluhkan masyarakat khususnya kalangan buruh itu.

Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra ikut menanggapi UU Ciptaker yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin 2 November 2020.

Undang-undang Omnibus Law Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang baru saja diteken Presiden Jokowi pada Senin (2/11) malam kemarin kembali menuai kontroversi publik.

Fraksi PKS menemukan banyak kesalahan dan perubahan dalam naskah UU Ciptaker yang telah diteken oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (2/11) malam.

UU Ciptaker telah resmi diundangkan pemerintah. Kini sejumlah kementerian tengah mempercepat pembahasan rancangan peraturan pemerintah sebagai aturan turunan.

Anggota DPR Hendrawan Supratikno mengajak masyarakat, untuk mendukung UU Ciptaker karena diyakininya sangat berpihak pada kepentingan masyarakat.

Warganet maupun publik saat ini ramai dan heboh tentang salah ketik atau typo dan juga ada perubahan pada UU Ciptaker adalah sebuah kesalahan yang disengaja.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memastikan UU Cipta Kerja akan membantu pemerintah meluruskan hal-hal yang tidak lurus.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah resmi menandatangani Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) atau Omnibus Law per 2 November 2020.

Anggota Baleg DPR dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf menemukan banyak kejanggalan dan perubahan dalam naskah UU Ciptaker yang telah diteken oleh Presiden Jokowi pada Senin (2/11) malam.

Ketua Komisi VI DPR Faisol Riza mengatakan, Erick Thohir dapat memanfaatkan peluang yang diberikan oleh UU Ciptaker untuk mendorong kinerja BUMN sebagai lokomotif perekonomian.

UU Ciptaker sudah ditandatangani Jokowi pada 2 November 2020 dan langsung diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly.

Ditekennnya UU Ciptaker oleh Presiden Jokowi malam tadi sepertinya direspons oleh para pelaku pasar modal, IHSG naik 21,26 poin atau 0,42% ke 5.136.

Sejumlah serikat buruh menolak UU Ciptaker meskipun pemerintah menggembor-gemborkan beleid ini akan menarik investasi dan membuka lapangan kerja.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah resmi menandatangani Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) atau Omnibus Law per 2 November 2020.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Undang-Undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 (UU Ciptaker) pada Senin (2/11/2020) malam.

Presiden Jokowi telah resmi menandatangani Undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law per 2 November 2020. UU ini pun langsung diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM dan langsung masuk dalam lembaran....

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya menandatangani UU Omnibus Law Ciptaker pada hari ini, Senin (2/11/2020). Usai ditandatangani, Menkumham Yasonna H Laoly dengan cepat langsung mengundangkan dan masuk....

Presiden Jokowi telah resmi menandatangani Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker). UU No.11/2020 tersebut ditandatangani Jokowi pada hari ini, 2 November 2020 dan langsung diundangkan oleh Menteri....